KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan pemerintah untuk tidak mengerek harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2026 dinilai sebagai langkah jangka pendek untuk mengamankan konsumsi domestik. Namun, ekonom mengingatkan adanya risiko fiskal yang mengintai jika selisih harga dengan minyak dunia kian melebar.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, kebijakan menahan harga di tengah lonjakan harga minyak mentah yang menyentuh US$ 100 per barel merupakan upaya menjaga stabilitas. Padahal, dalam asumsi APBN, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dipatok jauh di bawah itu, yakni US$ 70 per barel.

"Menahan harga BBM dalam dua sampai tiga bulan ke depan adalah langkah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat. Tentunya harga jual BBM dalam bulan-bulan berikutnya perlu disesuaikan dengan harga internasional dan kapasitas fiskal kita," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (2/4/2026).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: Prabowo Gerak Cepat Tangani Gempa Sulut–Malut, Evakuasi Warga Diprioritaskan

Meski tepat untuk menjaga daya beli, Wijayanto memberikan catatan pada beban pembiayaan negara. Menurutnya, jika harga minyak dunia terus bertengger di level tinggi sementara harga domestik tidak menyesuaikan, maka defisit anggaran dipastikan akan membengkak dari target semula.

"Defisit akan melebar. Kita perlu menerbitkan lebih banyak surat utang, pada saat kondisi ekonomi dunia sedang tidak pasti. Selain suku bunga tinggi, risiko undersubscribe juga sangat tinggi," jelasnya.

Oleh karena itu, Wijayanto menekankan bahwa penyesuaian harga hanyalah tinggal menunggu waktu demi menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah diharapkan mampu mengelola momentum agar tidak terjadi guncangan ekonomi yang drastis di masa depan. 

"Menaikkan harga BBM adalah kepastian, ini masalah timing saja," pungkasnya.

Baca Juga: Menteri Investasi: Investor Asing Masih Keluhkan Iklim Investasi di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News