KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan pelemahan nilai tukar rupiah menekan industri. Pengamat menilai, pemerintah perlu memberikan insentif terhadap sektor-sektor yang paling rentan terdampak tekanan ini.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi mengatakan, depresiasi rupiah dan kenaikan harga BBM saat ini dapat memicu transmisi ke harga pangan (volatile foods). 

Dus, dia menilai insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perlu diberikan untuk sektor seperti transportasi atau bahan pangan pokok, agar dapat menahan laju kenaikan harga di level ritel.

Baca Juga: Pemerintah Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 5,5% pada Kuartal I 2026, Ini Pendorongnya

Sementara itu, bagi sektor manufaktur dan farmasi yang memiliki ketergantungan impor tinggi, penurunan bea masuk untuk bahan baku penolong dinilai dapat membantu menurunkan cost of goods sold (COGS).

"Dari sisi fiskal, pemerintah harus bertindak sebagai penyangga (buffer) agar kenaikan biaya di tingkat produsen tidak sepenuhnya jatuh ke konsumen," katanya saat dihubungi Kontan, dikutip Kamis (23/4/2026).

Rahma menambahkan, inflasi pangan juga sangat rentan memicu penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran tidak terduga guna melakukan operasi pasar murah secara masif.

"Intervensi langsung tetap menjadi kunci utama. Jika inflasi pangan melampaui target, penebalan bantuan sosial (seperti BLT El Nino atau bantuan pangan beras) perlu dilanjutkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil," jelasnya.

Baca Juga: Youtube Batasi Usia Pengguna Jadi 16+, Roblox Masih Dipantau

Tak hanya subsidi harga barang, Rahma menilai pemerintah juga dapat memberikan subsidi logistik. Misalnya, berupa biaya angkut distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit untuk memangkas disparitas harga antarwilayah.

Ia melanjutkan, sejumlah langkah tersebut akan sangat bergantung pada kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyeimbangkan ruang fiskal dengan kebutuhan perlindungan sosial yang meningkat tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News