JAKARTA. Aksi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin meluas dan membesar. Tidak hanya di Jakarta, demonstrasi pecah hampir di setiap daerah. Hari ini, diperkirakan jumlah pengunjuk rasa akan semakin tumpah ruah di jalan, karena akan berlangsung rapat paripurna DPR yang akan memutuskan jadi tidaknya harga BBM naik.

Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengatakan, ada sekitar 15.000 buruh yang akan berunjuk rasa di Gedung DPR, Jumat ini (30/3). KASBI mengancam akan menggerakkan massanya di berbagai wilayah untuk melakukan akan mogok massal lanjutan bila harga BBM jadi dinaikkan. "Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk daya beli buruh dan masyarakat miskin," tandasnya.

Selain buruh, kalangan mahasiswa juga akan turun ke jalan lagi menolak rencana kenaikan harga BBM. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Faldo Maldini bilang, selain di Istana Negara, aksi unjuk rasa mahasiswa juga akan dipusatkan di Gedung DPR.

Ardhi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mengaku khawatir dengan aksi demonstrasi anti kenaikan harga BBM yang semakin meluas. Ia menilai, aksi tersebut mengganggu aktifitas bisnis karena jalur distribusi terhambat.

Ia berharap, pemerintah menyiapkan antisipasi agar jalur distribusi tidak terganggu akibat unjuk rasa. "Pengusaha sendiri sudah berusaha agar distribusi terutama kebutuhan pokok bisa tersalurkan," ujarnya

Fadjroel Rahman, pengamat politik menilai, saat ini gerakan masyarakat sipil mulai solid. Mereka yang tampil tidak hanya dari kalangan menengah, intelektual atau mahasiswa, tapi juga buruh.

Bahkan, konstelasinya kian menguat setelah aksi tersebut dihadapi dengan tindakan kekerasan dari aparat keamanan. "Akan terus ada perlawanan keras dari civil society jika pemerintah dan parlemen ngotot menaikan harga BBM," ujarnya. Ia bilang, pemerintah dan fraksi yang mendukung kebijakan kenaikan harga BBM akan menjadi musuh bersama dan menjadi fokus perlawanan dari gerakan masyarakat ini.

Sementara itu, pemerintah berharap aparat keamanan dan pengunjuk rasa bisa saling menahan diri untuk menghindari terjadinya kekerasan. "Berkaca pada pengalaman, mudah-mudahan dapat menahan diri. Jangan terpancing melakukan kekerasan," kata Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Menurutnya, imbas bentrokan sering kali berujung pada perusakan fasilitas publik. "Ini sangat disayangkan sekali fasilitas itu dibangun negara dan biayanya berasal dari pajak, tapi malah dirusak oleh kita sendiri," ujarnya.

Tapi, Djoko menegaskan, pemerintah tetap akan memberikan ruang dan waktu setiap warga negara menyampaikan aspirasi maupun berunjuk rasa. n

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: