KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar bersubsidi, dan Pertamax, Sabtu (3/9).

Adapun harga BBM Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, serta Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Dengan peningkatan tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, inflasi pangan tahunan akan kembali menyentuh dobel digit atau di atas 10% pada September ini.

Sementara inflasi umum diperkirakan menembus di level 7% hingga 7,5% pada akhir tahun 2022. Hal tersebut kemungkinan akan memicu kenaikan suku bunga secara agresif.

Baca Juga: Dampak Kenaikan Harga BBM, Inflasi September-Oktober Diproyeksi Melejit

“Konsumen ibaratnya akan jatuh tertimpa tangga berkali kali, belum sembuh pendapatan dari pandemi, kini sudah dihadapkan pada naiknya biaya hidup dan suku bunga pinjaman,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (4/9).

Selain itu, Bhima menambahkan masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dan tidak memiliki kendaraan sekalipun, akan mengurangi konsumsi barang lainnya. Sebab, Ia menyebut  BBM merupakan kebutuhan mendasar, sehingga ketika harganya naik maka pengusaha di sektor industri pakaian jadi, makanan minuman, hingga logistik semuanya akan terdampak.

Kemudian, pelaku usaha dengan permintaan yang baru dalam fase pemulihan, juga akan mengambil risiko jalan pintas dengan melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) massal.

“Jadi sekarang realistis saja, biaya produksi naik, biaya operasional naik, permintaan turun ya harus potong biaya biaya. Ekspansi sektor usaha bisa macet, nanti efeknya ke PMI manufaktur kontraksi kembali di bawah 50,” tambahnya.

Baca Juga: Bansos Ditambah untuk Jaga Daya Beli Masyarakat Miskin, Ini Kata Ekonom

Lebih lanjut, Ia juga menilai bantuan sosial yang diberikan dengan total Rp 24,17 triliun tidak cukup untuk melindungi masyarakat. Bahkan jika bansos tersebut diberikan dalam waktu empat bulan sekalipun. 

Sehingga Bhima menyarankan agar pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari