KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) beserta badan usaha BBM swasta masih mempertahankan harga jual BBM non subsidi per 1 November 2026.

Keputusan untuk menahan harga ini berlangsung di tengah pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus bergejolak.

Pengamat Migas sekaligus Mantan Sekjen IATMI, Hadi Ismoyo menghitung, harga keekonomian BBM jenis bensin berada di atas harga jual saat ini.

Dia bilang, melihat asumsi harga minyak rata-rata Brent dan kurs rupiah terhadap dolar, maka harga keekonomian BBM telah mengalami kenaikan. 

Baca Juga: Harga BBM Non Subsidi Naik, Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Kualitas Layanan SPBU

"Dengan asumsi harga minyak rata rata Brent di US$ 110 per barel, kurs Rp 18.000, yield 0,7 untuk jenis diesel dan 0,65 untuk bensin. Maka harga keekonomian diesel Rp 17.800, harga keekonimian jenis bensin Rp 19.200," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (1/11/2026).

Di sektor industri, Hadi mengungkapkan, penetapan harga diesel non subsidi dinilai masih wajar dan berada di atas batasan keekonomian. Hal tersebut membuat penyedia BBM industri masih bisa mempertahankan selisih marjin keuntungan di tengah volatilitas pasokan minyak mentah.

Menurutnya, harga diesel non subsidi untuk industri di lapangan berkisar Rp 18.950 hingga Rp 19.200, atau sudah naik 6,4% sampai 7,8% di atas harga keekonomian sehingga badan usaha masih mendapatkan marjin.

Kondisi sebaliknya justru terjadi pada penjualan BBM non subsidi seperti Pertamax yang dijual kepada masyarakat luas. Disparitas harga yang cukup tinggi antara nilai keekonomian dan harga di SPBU dinilai memberikan tekanan ke kas Pertamina.

"Untuk bensin non subsidi. Contoh Pertamax harga masih keekonomian Rp 19.200. Harga jual di SPBU Rp 15.950, minus hampir 17%. Artinya dalam harga Pertamax ini sebenarnya Pertamina nombok cukup besar," katanya.

Baca Juga: Harga Pertamax Ditahan, Pertamina Ditaksir Tanggung Beban Rp 6 Triliun per Bulan

Hadi menilai, penahanan harga ini dinilai tak lepas dari pertimbangan pemerintah untuk menjaga daya beli serta menekan risiko lonjakan konsumsi pada BBM bersubsidi. 

Dia berpandangan, penyesuaian harga dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen secara masif ke BBM subsidi jenis Pertalite. Menurutnya, pemerintah belum memberikan persetujuan penyesuaian harga demi mencegah migrasi konsumen ke Pertalite yang dapat memperberat anggaran subsidi.

"Pertamina sudah babak belur cash flow terkait BBM ini, wajar jika akhirnya kelangkaan terjadi di beberapa daerah. Ada sekitar Rp 166 triliun kumulatif subsidi BBM yang belum di bayarkan," terangnya.

Lebih lanjut, Hadi mnambahkan, ketersediaan likuiditas yang memadai diperlukan agar penyedia BBM mampu memperkuat cadangan pasokan strategis secara berkelanjutan. 

Baca Juga: Pertamina Tahan Harga BBM Non Subsidi per 1 Oktober 2026, Cek Rinciannya

"Sebaiknya Pemerintah memprioritaskan pembayaran subsidi ini tepat waktu termasuk kumulatif di masa lalu sehingga cash flow sehat dan Pertamina mampu menyediakan cadangan strategis yang lebih lama demi terjaganya ketahanan energi nasional," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News