KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mewanti-wanti pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Pasalnya, kenaikan harga yang signifikan berpotensi memicu peralihan konsumsi masyarakat ke produk yang disubsidi pemerintah.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana menyatakan, meski harga produk non-subsidi mengikuti mekanisme pasar, besaran kenaikan saat ini cukup memberatkan.

"Secara regulasi, produk non-subsidi memang mengikuti mekanisme pasar dan harga minyak mentah dunia. Namun, besaran kenaikan yang 'mendadak' dan masif ini memberikan dampak, khususnya bagi konsumen kelas menengah atas yang loyal pada produk berkualitas tinggi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (20/4/2026).

Niti menilai, ada risiko pergeseran pola konsumsi di masyarakat. Menurutnya, konsumen bisa saja menurunkan standar penggunaan energinya demi menekan pengeluaran.

"Ada potensi bahwa konsumen tersebut beralih untuk memilih produk BBM dan LPG dengan kualitas di bawahnya yang tidak mengalami kenaikan harga atau bahkan beralih ke LPG subsidi," terangnya.

Baca Juga: Bahlil Singgung Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Tahap Berikutnya, Pertamax Naik?

Oleh karena itu, YLKI mengapresiasi langkah pemerintah yang masih menahan harga beberapa jenis BBM tertentu.

"YLKI menilai bahwa kebijakan menahan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 sebagai upaya social buffer atau penyangga sosial untuk tetap menjaga daya beli dan minat konsumen pada produk Pertamax 92 dan Green 95," jelasnya.

Guna melindungi konsumen, YLKI meminta penyesuaian harga di masa mendatang dilakukan secara lebih moderat dan transparan, termasuk memastikan formula perhitungan harga dibuka ke publik.

Niti juga menekankan agar pemerintah menjamin harga tetap kompetitif dibandingkan operator swasta agar tidak terjadi monopoli harga yang merugikan. YLKI juga mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan di lapangan seiring dengan kenaikan harga ini.

"YLKI menekankan pemerintah juga menjamin stok produk saat harga naik serta pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News