KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan evaluasi mendalam terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Langkah ini dilakukan seiring dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyatakan bahwa proses penentuan harga masih dalam tahap pengkajian. Apalagi, situasi di jalur perdagangan internasional yakni Selat Hormuz sangat memengaruhi pergerakan harga secara global.

"Semuanya masih dalam tahap evaluasi. Kalau lihat riil kondisi di lapangan ini Selat Hormuz buka lagi infonya, harga bisa berubah lagi secara internasional," ujar Roberth kepada Kontan.co.id, Minggu (26/4/2026).

Meskipun harga internasional bergerak dinamis, Roberth menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM di dalam negeri tidak dilakukan secara serta-merta. Pemerintah dan Pertamina memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan harga jual eceran di SPBU.

Baca Juga: Aturan DHE SDA Belum Jelas, APBI Waspadai Tekanan Likuiditas

"Namun tentunya model mekanisme Harga BBM tidak secara daily ya kalau di Indonesia. Ada Lag Time yang membuat evaluasi biaya all components menjadi perlu penghitungan," jelasnya.

Lebih lanjut, Roberth menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa ada jeda waktu dalam perhitungan seluruh komponen biaya produksi hingga distribusi sebelum harga baru ditetapkan.

"Ibaratnya kalau harga dunia turun hari ini, tidak semata-mata harga besok juga menyesuaikan," pungkasnya.

Untuk diketahui, mulai 18 April 2026, PT Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo dibanderol Rp 19.400 per liter, dari sebelumnya Rp 13.100 per liter.

Harga Dexlite kini Rp 23.600 per liter, dari sebelumnya Rp 14.200 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex menjadi Rp 23.900 per liter, dari sebelumnya Rp 14.500 per liter.

Sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi memicu kekhawatiran migrasi konsumen ke BBM subsidi atau Pertalite (RON 90). Pemerintah mewanti-wanti agar masyarakat kelas atas tidak mengambil jatah subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menekankan bahwa BBM subsidi harus tepat sasaran. Ia meminta pejabat hingga kalangan mampu untuk tetap menggunakan BBM non-subsidi meskipun terjadi penyesuaian harga.

Baca Juga: Aturan DHE SDA Molor Lagi, Ekonom: Ini Memicu Sinyal Negatif ke Pasar

"Saya cuma sampaikan saja BBM subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak. Jangan (orang-orang seperti) saya, Dirjen, Wamen, karena harga BBM RON 98 naik tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerima itu. Apa enggak malu kita?" ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bahlil mengungkapkan, pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM di lapangan. Salah satu skema yang disiapkan adalah pembatasan volume pembelian harian bagi kendaraan tertentu.

"Waktu di Seoul, Korea, saya menyampaikan bahwa BBM-nya itu akan diberikan per hari 50 liter. 50 liter itu kan tangki sudah penuh, cukup bisa 400 kilometer (km) itu. 300 km lebih. Sebagai mantan sopir angkot, ya itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain kalau isi lebih dari itu," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News