JAKARTA. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) telah melampaui asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Anggota Badan Anggaran DPR Romahurmuziy mendesak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bila rata-rata ICP Maret nanti bertengger di kisaran US$ 90 per barel.Menurutnya, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang APBN 2011, pemerintah berhak menyesuaikan harga BBM subsidi bila harga rata-rata ICP melebihi 10% dari asumsi makro. Romahurmuziy mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi ini agar tidak terjadi pembengkakan subsidi. Berdasarkan asumsinya, jika ICP mencapai US$ 100 per barel dengan kurs Rp 9.250 per dollar Amerika Serikat (AS) dan volume 40,5 kiloliter maka akan terjadi pembengkakan subsidi maksimum sebesar Rp 76 triliun.Dalam hitungannya, penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dimungkinkan jika ICP sebesar US$ 90 per barel dan kurs Rp 9.250 per dollar Amerika Serikat maka harga BBM bersubsidi naik lebih kurang Rp 580 per liter. Sementara jika harga ICP US$ 90 per barel, dengan kurs Rp 9.000 per dollar AS, maka harga BBM naik lebih kurang Rp 440 per liter.Sedangkan jika harga ICP US$ 100 pr barel, dengan kurs Rp 9.250 per dollar AS, maka harga BBM naik lebih kurang Rp 1.150 per liter. Dan, jika harga ICP US$ 100 pr barel, dengan kurs Rp 9.000 per dollar AS, harga naik lebih kurang Rp 1.000 per liter.Menurutnya, sembari melakukan penyesuaian harga premium itu, rencana pengendalian volume BBM bersubsidi harus terus dijalankan, selambat-lambatnya 1 September 2011 untuk seluruh Jawa-Bali. Dengan demikian, katanya, waktu enam bulan ke depan bisa digunakan untuk uji coba beberapa modus pengendalian, mulai dari smart card, RFID, maupun kartu subsidi BBM prabayar."Kementerian ESDM memiliki tugas berat, bukan hanya penuntasan kajian menyeluruh, tapi juga uji coba beberapa modus yang paling meminimalisir penyimpangan kebijakan. Sehingga 6 bulan ke depan bisa digunakan untuk penuntasan kajian 1 bulan, uji coba modus 1 bulan, dan 4 bulan instalasi peralatan di SPBU yang simultan dengan sosialisasi," tandasnya, Kamis (3/3).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Harga BBM subsidi bisa naik kalau ICP melebihi US$ 80 per barel
JAKARTA. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) telah melampaui asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Anggota Badan Anggaran DPR Romahurmuziy mendesak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bila rata-rata ICP Maret nanti bertengger di kisaran US$ 90 per barel.Menurutnya, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang APBN 2011, pemerintah berhak menyesuaikan harga BBM subsidi bila harga rata-rata ICP melebihi 10% dari asumsi makro. Romahurmuziy mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi ini agar tidak terjadi pembengkakan subsidi. Berdasarkan asumsinya, jika ICP mencapai US$ 100 per barel dengan kurs Rp 9.250 per dollar Amerika Serikat (AS) dan volume 40,5 kiloliter maka akan terjadi pembengkakan subsidi maksimum sebesar Rp 76 triliun.Dalam hitungannya, penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dimungkinkan jika ICP sebesar US$ 90 per barel dan kurs Rp 9.250 per dollar Amerika Serikat maka harga BBM bersubsidi naik lebih kurang Rp 580 per liter. Sementara jika harga ICP US$ 90 per barel, dengan kurs Rp 9.000 per dollar AS, maka harga BBM naik lebih kurang Rp 440 per liter.Sedangkan jika harga ICP US$ 100 pr barel, dengan kurs Rp 9.250 per dollar AS, maka harga BBM naik lebih kurang Rp 1.150 per liter. Dan, jika harga ICP US$ 100 pr barel, dengan kurs Rp 9.000 per dollar AS, harga naik lebih kurang Rp 1.000 per liter.Menurutnya, sembari melakukan penyesuaian harga premium itu, rencana pengendalian volume BBM bersubsidi harus terus dijalankan, selambat-lambatnya 1 September 2011 untuk seluruh Jawa-Bali. Dengan demikian, katanya, waktu enam bulan ke depan bisa digunakan untuk uji coba beberapa modus pengendalian, mulai dari smart card, RFID, maupun kartu subsidi BBM prabayar."Kementerian ESDM memiliki tugas berat, bukan hanya penuntasan kajian menyeluruh, tapi juga uji coba beberapa modus yang paling meminimalisir penyimpangan kebijakan. Sehingga 6 bulan ke depan bisa digunakan untuk penuntasan kajian 1 bulan, uji coba modus 1 bulan, dan 4 bulan instalasi peralatan di SPBU yang simultan dengan sosialisasi," tandasnya, Kamis (3/3).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
