KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hingga akhir tahun dinilai bermanfaat untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, selisih antara harga jual dan keekonomian yang melebar berisiko memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat subsidi dan kompensasi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dalam jangka pendek, kebijakan menahan harga memang masuk akal di tengah harga minyak dunia yang sempat mencapai US$ 105 sampai US$ 108 per barel dan kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Masalahnya, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berada di sekitar US$ 70 per barel, sementara realisasi harga minyak sepanjang tahun jauh lebih tinggi," kata Yusuf kepada Kontan, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Bahlil Ungkap UC Rusal Bakal Bangun Pabrik Alumina di Kalimantan

Ia menjelaskan, setiap kenaikan harga minyak bisa meningkatkan penerimaan negara dari sektor hulu, tetapi pada saat yang sama biaya subsidi dan kompensasi BBM juga ikut naik. Dengan begitu, Yusuf menilai tekanan terhadap APBN tetap besar, apalagi ketika konsumsi Pertalite dan Solar meningkat karena masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi yang lebih mahal.

Di sisi lain, Yusuf juga menyoroti kelangkaan BBM di sejumlah daerah yang menunjukkan bahwa distribusi, kuota, dan pengawasan juga belum sepenuhnya seimbang.

"Masyarakat akhirnya membayar biaya yang tidak terlihat dalam bentuk waktu yang terbuang, produktivitas yang turun, dan ongkos distribusi yang meningkat. Kalau Solar sulit diperoleh di jalur logistik, misalnya, dampaknya bisa merembet ke biaya pengiriman pangan dan barang," terang Yusuf.

Karena itu, Yusuf menilai faktor yang perlu dijaga bukan sekadar harga BBM tetap sampai Desember, melainkan juga ketepatan sasaran subsidi  aigitalisasi penyaluran, dan pembatasan akses bagi kelompok yang mampu. 

Ia juga menegaskan, digitalisasi penyaluran, pembatasan akses bagi kelompok yang mampu, serta pergeseran dari subsidi barang ke subsidi yang langsung menyasar masyarakat perlu dipercepat. 

Menurut Yusuf, jika harga minyak bertahan tinggi sementara volume subsidi terus meningkat, tekanan terhadap anggaran akan semakin besar dan bisa mengurangi ruang untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.

"APBN masih memiliki ruang, tetapi ruang fiskal itu bukan tidak terbatas," tandasnya.

Baca Juga: UC Rusal Masuk Hilirisasi Bauksit, Pushep Soroti Integrasi dan Peran Lokal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News