KONTAN.CO.ID - JAKARTA, Di tengah kepulan asap konflik Iran-Israel yang mencekik Selat Hormuz, Pakistan justru melakukan 'anomali' kebijakan energi. 

Perdana Menteri Shehbaz Sharif baru saja memangkas harga bensin secara drastis sebesar Rs 80 per liter, sebuah pertaruhan besar demi menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman kelangkaan energi global.

Meskipun eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang mengguncang rantai pasok energi global, Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif pilih mengambil kebijakan populis dengan langkah drastis untuk melindungi daya beli masyarakat. 

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Dalam pidato nasionalnya yang diunggah di akun X Pemerintah Pakistan pada Sabtu (4/4/2026), PM Sharif mengumumkan penurunan harga bensin sebesar Rs 80 per liter.

Efektif mulai pukul Minggu dini  hari tengah malam, harga bensin resmi terjerembap dari Rs 458 per liter menjadi Rs 378 per liter atau setara Rp 23.039 per liter. 

"Pemerintah pusat dan empat pemerintah provinsi akan bersinergi mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk meringankan beban Anda. Penurunan harga bensin ini akan berlanjut setidaknya selama satu bulan ke depan," tegas PM Sharif.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Anjlok 2% di Tengah Kabar Iran Tinjau Proposal Damai AS

Ketergantungan Impor 

Langkah berani ini diambil saat Pakistan sebenarnya berada dalam posisi rentan secara energi. Berdasarkan data riset Enerdata dan Worldometer, produksi minyak mentah domestik Pakistan terus mencatat tren negatif dalam lima tahun terakhir. 

Sepanjang 2024, produksi minyak turun 11% menjadi hanya 4,1 miliar liter (4,1 juta kiloliter), yang hanya mampu memasok sekitar 28% dari total kebutuhan nasional. Jika dihitung produksi harian artinya kurang dari 100.000 barrel per hari.

Sisanya, Pakistan harus bergantung sepenuhnya pada impor yang harganya kini melesat akibat gangguan di Selat Hormuz.

Sementara angka konsumsi bahan bakar Pakistan sendiri tetap tinggi meski dihantam inflasi, dengan rata-rata konsumsi mencapai 67,2 juta hingga 76,1 juta liter (67.250 hingga 76.150 kiloliter) per hari. 

Tingginya ketergantungan pada bensin dan diesel membuat ekonomi Pakistan sangat sensitif terhadap gejolak di Timur Tengah.

Baca Juga: Harga Emas Spot Anjlok Lebih dari 4%, Tren Penurunan Masih Akan Berlanjut

Subsidi Darurat

Menghadapi tahun fiskal 2026, anggaran subsidi energi Pakistan kini menjadi sorotan tajam. 

Meski di bawah tekanan IMF untuk menghapus subsidi menyeluruh alias blanket, pecahnya perang di Iran memaksa Islamabad mengalokasikan dana darurat. 

Pemerintah Pakistan melaporkan telah menghabiskan sekitar Rs 129 miliar atau setara Rp 7,3 triliun, dalam tiga minggu terakhir, hanya untuk menahan lonjakan harga internasional agar tidak langsung menghantam konsumen.

Selain menurunkan harga bensin, PM Sharif juga mengumumkan program subsidi tertarget dengan cara pembatasan konsumsi:

Baca Juga: Harga Bensin RI Lebih Mahal dari Malaysia

• Pertama, pengguna sepeda motor: mendapatkan subsidi tambahan sebesar Rs 100 per liter atau dengan batasan kuota 20 liter/bulan.
• Kedua, perusahaan logistik mendapatkan subsidi bulanan sebesar Rs 70.000 untuk truk ukuran kecil dan Rs 80.000 untuk truk besar guna menjaga stabilitas harga pangan.
• Ketiga, untuk transportasi umum: Pakistan mengenakan tarif kereta kelas ekonomi dipastikan tetap, sementara bus penumpang mendapatkan subsidi Rs 100.000 per bulan.

"Tantangan ini adalah yang terbesar dalam sejarah, namun kita akan melaluinya dengan kohesi nasional," tutup PM Sharif.

Mengenai berapa besar cadangan bahan bakar minyak di Pakistan, mengutip Dawn.com, Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb pada awal Maret 2026  lalu telah memperingatkan tentang stok minyak Pakistan masih mencukupi di tengah ketidakpastian global akibat perang AS-Israel dan Iran. 

Tonton: AS Siapkan Anggaran Militer Rp 24.000 Triliun! Dunia Menuju Perang Besar?

Dalam pengarahan kepada Komite Tetap Senat Bidang Keuangan, Aurangzeb menyarankan agar masyarakat menghemat bahan bakar sebagai tindakan pencegahan.

“Kami tidak akan melakukan penjatahan bahan bakar karena tidak ada kekurangan bahan bakar di negara ini, tetapi keadaan bisa menjadi serius jika perang berlanjut,” kata Aurangzeb menanggapi pertanyaan dari Saleem Mandviwala, ketua komite.

Pada laporannya, Aurangzeb menyatakan ada stok bensin dan solar untuk 28 hari, stok minyak mentah untuk 10 hari, dan gas minyak cair (LPG) dan gas alam cair (LNG) untuk 15 hari.