Harga Beras - Meroketnya harga beras impor di Malaysia mendorong terjadinya fenomena panic buying di masyarakat. Saat ini beras lokal menjadi incaran utama.

Di tengah situasi ini, pemerintah Malaysia meminta masyarakat untuk tidak menanggapi kenaikan harga beras impor dengan berlebihan. Pemerintah meyakinkan bahwa persediaan beras dalam negeri masih sangat cukup.

"Sebenarnya kita tidak kekurangan beras di negara ini. Hanya saja harga beras impor naik tajam. Saya ingin mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap tenang dan membeli apa yang dibutuhkan saja. Jangan membeli dengan panik," kata Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia, Mohammad Sabu, pada hari Senin (2/10) dikutip AP News.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa perlu waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Anwar mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 400 juta ringgit (US$85 juta) kepada fasilitas pemerintah seperti kamp tentara dan polisi serta sekolah untuk menggunakan beras impor.

Baca Juga: Sejumlah Perusahaan di ASEAN Tengah Pertimbangkan IPO di Bursa AS

Melalui langkah itu, Anwar berharap akan ada lebih banyak beras lokal yang dipasarkan. Anwar juga memperingatkan siapa pun yang kedapatan menimbun beras akan ditangkap.

"Siapa pun yang berani melakukan tindakan pengecut ini untuk memanfaatkan kesengsaraan rakyat akan menghadapi hukuman hukum yang paling berat," kata Anwar,

Sebagai tambahan, pemerintah juga akan meningkatkan distribusi beras lokal ke pedesaan. Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan juga akan mensubsidi harga beras impor untuk dua negara bagian termiskin di pulau Kalimantan.

Baca Juga: Indonesia Resmi Memiliki Kereta Cepat Pertama di Asia Tenggara

Upaya pengawasan untuk mencegah adanya penimbunan beras atau pencampuran jenis beras juga akan diperkuat di seluruh negeri.

"Pihak berwenang akan meningkatkan pengawasan terhadap pedagang grosir dan toko beras untuk memastikan tidak ada penimbunan beras lokal. Sampel juga akan diambil untuk memastikan bahwa penjual tidak mengemas ulang beras lokal sebagai beras impor atau mencampurkan beras untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi," kata Sabu.

Sabu mengatakan bahwa krisis beras ini akan menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan menteri pertanian dan kehutanan Asia Tenggara yang akan berlangsung pada hari Rabu (4/10). Selain menteri dari negara ASEAN, utusan dari China, Jepang, dan Korea Selatan juga akan hadir dalam pertemuan tersebut.