KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga beras sedang naik. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) mengingatkan  perlu adanya percepatan penyaluran bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menjelaskan, dengan gelontoran bantuan pangan beras tersebut diperkirakan akan mampu meredam harga beras di lapangan.

Maka itu, ia mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong jajarannya merealisasikan penyaluran bantuan pangan beras di bulan September - Oktober nanti.

"Jadi sampaikan, tegaskan saya sangat dukung. Kalau bantuan sosial beras dikeluarkan untuk meredam itu, karena pasokan kurang, pasokan kurang karena disimpan juga. Itu kalau ke lapangan di daerah mereka ngga kekurangan, tapi harga naik karena di pasar kosong, makanya pasar perlu diisi bantuan sosial. Ngga bisa ditunda bantuan pangan. Harus digelontorkan," kata Sutarto ketika ditemui akhir pekan lalu.

Baca Juga: NFA Dorong Peningkatan Produksi Gabah dan Beras Semester II Tahun 2023

Dengan adanya percepatan bantuan pangan beras, Sutarteo menyebut, realisasi kuota impor sebesar 2 juta ton sepanjang tahun juga perlu disegerakan.

Ia mengatakan, dengan adanya  fenomena El Nino maka pemerintah harus memperhatikan pelaksanaan musim tanam ketiga. Pasalnya panen musim tanam ketiga tersebut yang akan mengisi ketersediaan beras diawal tahun 2024.

"Jadi yang terbelakang ini akan berpengaruh ke produksi tahun depan. Justru yang harus diperhatikan itu," imbuhnya.

Sutarto tak menampik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih akan ada surplus dari produksi sampai akhir tahun. Hanya saja, surplus yang terjadi tidak terlalu banyak.

"Di lapangan memang tadi itu memang dengan adanya isu el nino masyarakat kita petani juga sebebanrnya juga siap-siap salah satunya dia ngga lepas langsung ke pasar," kata Tarto.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) per 3 September 2023 harga rata-rata nasional ditingkat konsumen untuk komoditi beras medium di zona 1 ialah Rp 12.012 per kilogram (kg).

Kemudian beras medium di zona 2 Rp 12.889 per kg, beras medium zona 3 Rp 14.407 per kg. Kemudian beras premium di zona 1 Rp 13.320 per kg, beras premium di zona 2 Rp 15.009 per kg, beras medium di zona 3 Rp 16.581 per kg.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (NFA) I Gusti Ketut Astawa menuturkan, upaya NFA dalam mengendalikan harga beras dilakukan dengan memastikan CBP di Bulog aman untuk pelaksanaan bantuan pangan beras di September - Oktober.

Selain itu, NFA juga memastikan stok carry over beras sebanyak 1,2 juta ton untuk tahun 2024. Upaya lainnya ialah, pelaksanaan gerakan pangan murah di seluruh daerah untuk pengendalian harga, serta penyaluran bantuan pangan beras.

"Percepatan bantuan pangan beras sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Hari ini Kepala Badan Pangan sedang siapkan surat penugasan kepada Bulog sehingga bulan September sudah mulai dilakukan bantuan pangan," jelasnya.

Percepatan bantuan pangan beras kata Astawa diharapkan akan mampu mengendalikan gejolak harga beras.

Adapun dari sisi produksi, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebut, berdasarkan data BPS sampai Desember produksi gabah/beras menunjukan kondisinya yang aman.

Bulan ini, Syahrul  mengatakan masih ada potensi panen sekitar 800.000 hektare dan bulan depan 700.000 hektare.

"Kalau begitu kondisinya dari data dan faktualisasi di lapangan ya produksi oke. Tahun lalu produksi 31,54 juta ton yang kita makan 30 juta ton. Kondisi yang lalu dan sekarang walaupun ada el nino data kita masih tetap," jelasnya.

Dalam menghadapi dampak El Nino, Kementerian Pertanian mengembangkan penanaman baru seluas 500.000 hektare. Optimalisasi tersebut dilakukan pada daerah sentra produksi seperti, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi, NTB dan Kalimantan Selatan.

"Ini yang akan kita perkuat. Dari 500.000 hektare itu akan menghasilkan kurang lebih 3 juta ton gabah atau 1,5 juta ton bera," kata Syahrul.

Mengenai harga beras, Syahrul menyebut meski bukan jadi tanggung jawab langsung pihaknya, namun koordinasi bersama kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dilakukan.

Baca Juga: Harga Beras di Atas HET, Ini Penjelasan Badan Pangan Nasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat