KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah ingin mengoptimalisasi penggunaan gas domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Sebagai gambaran, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, produksi di dalam negeri hanya mencapai 1,6 juta - 1,7 juta ton. Dus, selebihnya mesti dipenuhi secara impor.

Sementara itu, bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu.

Baca Juga: PGN Catat Layanan Bengkel CNG Berjalan Efektif di Jalur Mudik

Saat ini Kementerian ESDM mencatat ada 57 Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG.

"Sekarang masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi. Ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi bisa kita lakukan," kata Bahlil usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquid & Compressed Naturan Gas Indonesia (APLCNGI) Dian Kuncoro menyampaikan bahwa pelaku usaha menyambut baik rencana tersebut.

Menurut Dian, CNG bisa menjadi alternatif yang paling kompetitif dan realistis sebagai substitusi LPG.

Dian menggambarkan, saat ini volume produksi dan konsumsi CNG nasional berada pada kisaran 40 - 50 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD). Jika dikonversi secara tahunan, total pemanfaatan CNG nasional mencapai sekitar 14.600 - 18.250 BBTU.

Pemasaran CNG saat ini lebih banyak berfokus pada segmen "non-pipeline", yaitu konsumen yang membutuhkan gas bumi tetapi lokasinya belum terjangkau oleh jaringan pipa distribusi gas permanen.

Segmen pasarnya menyasar sektor industri, komersial (restoran, caffe, laundry), transportasi hingga rumah tangga dengan model klasterisasi pipa gas.

Baca Juga: Perkuat Layanan Gas Non-Pipa di Sumut, PGN (PGAS) Operasikan Mother Station CNG Medan

"Penyebaran penggunaan CNG sangat bergantung pada keberadaan pipa gas utama sebagai sumber mother station dan konsentrasi kawasan industri. Saat ini, penggunaan CNG masih terpusat di Pulau Jawa dan sebagian kecil Sumatra," ungkap Dian saat dihubungi oleh Kontan.co.id, Selasa (28/4/2026).

Soal harga, Dian menggambarkan bahwa rata-rata harga jual CNG untuk segmen industri mencapai sekitar Rp 8.000 - Rp 10.000 per m³. Sedangkan untuk segmen komersial sekitar Rp 11.000 - Rp 15.000 per m³.

Rentang harga CNG tergantung dari volume dan jarak. Sementara harga CNG untuk transportasi dibanderol sebesar Rp 4.500 per lsp.

Dengan asumsi harga tersebut, rata-rata harga CNG bisa lebih murah sekitar 10% - 30% dibandingkan LPG. Hanya saja, pengembangan CNG masih terkendala kesenjangan infrastruktur pipa gas, jumlah mother station, serta infrastruktur penyaluran.

Sementara untuk segmen rumah tangga, CNG lebih rasional didistribusikan melalui jaringan pipa gas (jargas).

"Jika tidak ada pipa, CNG tetap bisa menjadi solusi "antara", namun kendala berat tabung dan biaya logistik akan menjadi hambatan utama dalam persaingan harga dengan LPG," jelas Dian.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menyoroti soal tantangan harga dan keekonomian.

Pasalnya, saat ini LPG masih mendapatkan subsidi sehingga harga di pasar lebih kompetitif dibandingkan dengan energi berbasis gas lain seperti CNG dan Liquefied Natural Gas (LNG).

Di sisi lain, Anggawira menekankan perlunya reformasi perizinan. Selain itu, Aspebindo mendorong penerapan multi-tier licensing agar lebih banyak pelaku usaha yang dapat terlibat dengan skema tier 1 untuk aggregator, tier 2 sebagai distributor dan tier 3 sebagai operator lokal.

Baca Juga: Genjot Pemanfaatan CNG, PGN Salurkan 10,85 BBTUD CNG per September 2025

“Kalau tidak ada intervensi kebijakan, substitusi tidak akan terjadi secara natural oleh pasar. Ini realitas yang harus kita hadapi. Perlu juga membuka ruang bagi swasta. Kalau terlalu rigid, ekosistem tidak akan tumbuh,” kata Anggawira.