KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penurunan harga minyak mentah dunia jenis Brent di level US$ 80 per barel membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di dalam negeri. 

Melandainya harga komoditas energi global ini dapat dimanfaatkan pemerintah menyelaraskan harga pasar Pertamax sekaligus menahan migrasi konsumen ke Pertalite.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah menilai fluktuasi harga global saat ini memberikan ruang fleksibilitas fiskal yang cukup bagi pemerintah dan PT Pertamina (Persero). 

Menurutnya, kebijakan penurunan harga yang terukur pada BBM non subsidi dipandang wajar demi menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan pasar domestik.

Baca Juga: Harga Minyak Melambung, Beban Fiskal Diperkirakan Bertambah hingga Rp 80 Triliun

"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Piter menjelaskan, tata kelola niaga energi nasional sudah semestinya mempertegas batasan antara komoditas yang disubsidi negara dengan produk komersial yang dilepas ke pasar. 

Formula ini dinilai penting untuk memberikan edukasi yang jelas bagi masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan beban belanja APBN.

"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," jelasnya.

Piter mengungkapkan, penyesuaian harga Pertamax mendesak dilakukan guna mengurai penumpukan konsumsi pada BBM bersubsidi jenis Pertalite yang kuotanya dibatasi oleh kuota negara. 

Baca Juga: Minyak Brent Turun ke US$ 79 per Barel, Israel-Hezbollah Sepakat Gencatan Senjata

Dia bilang, selisih harga yang terlalu lebar antara kedua produk tersebut ditengarai menjadi pemicu utama antrean panjang di berbagai SPBU saat ini.

"Antrean Pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News