KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan valuasi harga divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) berkisar antara US$ 3 miliar-US$ 5 miliar. Hitungan itu, sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian akan diputuskan langsung olehnya.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan valuasi harga itu diajukan oleh beberapa Menteri seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Harganya tidak mungkin US$ 5 miliar tapi di atas US$ 3 miliar," terang Fajar di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (21/6).

Asal tahu saja, sebelumnya ada lima lembaga keuangan yang mengeluarkan valuasi harga saham atas pembelian PI 40% Rio Tinto. Pertama, valuasi dari Morgan Stanley yakni sebesar US$ 3,6 miliar. Kedua Deutsche Bank sebesar US$ 3,3 miliar. Ketiga HSBC US$ 3,85 miliar. Keempat UBS senilai US$ 4 miliar. Kelima RBC sebesar US$ 3,73 miliar.

Saat ini Indonesia hanya memiliki saham senilai 9,36%. Untuk memenuhi 51%, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) ditugaskan melego participating interest (PI) 40% milik Rio Tinto, yang kemudian PI tersebut akan dikonversi menjadi saham. Selain itu, kekurangan saham tersebut akan diambil dari saham Freeport Indonesia.

Fajar bilang, mengenai harga Rio Tinto dan Freeport Indonesia sudah sepakat untuk menyatukan perhitungan valuasi divestasi saham sehingga angka yang keluar untuk divestasi Freeport hanya satu angka.

Nah, dalam menentukan harga itu, kata Fajar, tidak hanya menghitung angka saat ini saja. Tetapi masa depan Freeport dan tanah Papua ke depannya. "Kalau bicara valuasi tidak hanya uang tapi masa depan seperti apa," ucapnya.

Lalu untuk pendanaan dari divestasi itu, lanjut Fajar, holding BUMN tambang dengan induknya PT Inalum sudah memiliki strategi pendanaan. Strategi itu mulai dari menggandeng BUMN perbankan sampai rencana obligasi jika masih kekurangan pendanaan.

"Bakal gandeng BUMN perbankan. Kalau dia kurang pinjam dulu. Kalau dia kurang lagi obligasi dan lain-lain," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi