JAKARTA. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memiliki opsi langkah menurunkan harga gas untuk industri dengan menerapkan zonasi harga. "Sudah ada kesepakatan dengan pak Luhut (Menteri Koordinator Kemaritiman) terkait harga zonasi, jadi harga di Pulau Jawa dan luar Jawa dibedakan," ujar Airlangga saat menyambangi Gedung
Kompas, Jakarta, Senin (24/10) kemarin. Airlangga mengatakan, bahwa harga gas di luar Pulau Jawa yakni di wilayah timur Indonesia akan mendapatkan harga gas yang lebih murah.
Kesepakatan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat sumber daya alam yakni gas di wilayah timur cukup berlimpah. Selain itu, sumber daya manusianya pun cukup banyak untuk dioptimalkan agar lebih produktif. "Wilayah Indonesia timur bisa lebih murah (harga gas), apakah itu berbasis di Masela apakah berbasis di Bintuni," ucap Airlangga. Airlangga mencontohkan, jika gas tersebut berbasis di Bintuni, untuk disalurkan ke industri-industri yang ada disekitar daerah tersebut akan lebih murah harga gas nya. Mengingat jaraknya yang tidak terlalu jauh sehingga ongkos penyaluran gas bisa ditekan. "Kalau jatuhnya di Bintuni itu sampai pabrik bisa 3 dollar AS per MMBTU, seperti pabrik metanol yang beroperasi di Kalimantan Timur itu harganya memang di 3 dollar, karena langsung dari sumbernya di Bontang," tandas Airlangga. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memiliki opsi langkah menurunkan harga gas untuk industri, salah satunya yakni dengan melakukan zonasi distribusi gas. “Jadi gas di Indonesia timur kita kasih untuk industri di Indonesia timur. Gas yang di Indonesia tengah kita fokus ke Indonesia tengah. Supaya mengurangi biaya transportasinya,” kata Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Seiring dengan pengaturan zonasi itu, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan untuk impor gas dari luar negeri. Luhut mencontohkan, harga gas di wilayah barat Indonesia seperti di Sumatera saat ini masih mahal, mencapai 13 dollar AS per MMBTU. Mahalnya harga gas, salah satunya akibat biaya transportasi LNG atau gas alam cair yang berasal dari timur Indonesia. Atas dasar itu, Luhut bilang, pemerintah melihat ada kemungkinan impor gas untuk menggantikan pasokan dari timur. Sementara itu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, opsi ini masih dikaji, apalagi menyangkut suplai gas dari luar negeri. Wiratmaja mengatakan, saat ini saja gas domestik sudah kelebihan-pasokan (over-supply). (Iwan Supriyatna) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Sanny Cicilia
