KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kalangan pengusaha pakan ternak mulai mengkhawatirkan pergerakan harga jagung yang terus mendaki hingga di level Rp 5.300 per kilogram (kg).

Pasalnya, kenaikan harga menjadi indikasi minimnya pasokan jagung di pasaran. Padahal, kebutuhan jagung untuk bahan pakan ternak sangat tinggi, mencapai 780.000 ton per bulan. 

Ki Musbar Mesdi, Presiden Peternak Layer (ayam petelur) Nasional memprediksi, dalam kurun waktu Desember 2018 hingga Maret 2019 mendatang akan terjadi kekurangan stok jagung. Kondisi cuaca yang terjadi belakangan ini telah mempengaruhi hasil produksi dan pola tanam. "Ini mempertaruhkan nasib 1,8 juta pelaku peternak unggas," kata dia, Kamis (1/11).

Karena itu, dia mempertanyakan tidak adanya antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) terkait siklus tingginya harga jagung pada periode Juli-September 2018 yang diduga dipicu minimnya suplai. 

Sudirman, Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) menduga, sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan pasokan jagung, pemerintah akan melakukan impor bahan baku pakan ternak. Jika langkah tersebut dilakukan pemerintah, Sudirman berharap komoditi yang diimpor adalah jagung dan bukan gandum.

“Pemerintah kelihatannya akan mengizinkan impor feed wheat (gandum). Namun, menurut saya daripada impor gandum, lebih baik impor jagung. Karena gandum tidak bisa ditanam di Indonesia,” ujarnya.

Sudirman menambahkan, sejak dihentikannya impor jagung untuk pakan, pabrikan pakan ternak berusaha keras mengurangi ketergantungan terhadap jagung. Peternak ayam, baik petelur maupun broiler (pedaging) beralih ke subtitusi lain. Misalnya gandum dan produk dari pengolahan gandum.

Sudirman juga mengaku khawatir, harga jagung akan terus melonjak hingga awal tahun depan. Padahal, pakan jagung secara tidak langsung berkaitan dengan permintaan stok daging ayam dan telur. Menurutnya, konsumen ayam dan telur lebih memilih daging ayam yang kakinya berwarna kuning. begitu pula dengan telur ayam yang warna kuningnya lebih terang. 

‘Kalau pakan jagung sudah alami warnanya kuning. Kalau pakai gandum, ayam kakinya putih, kami harus tambah zat aditif dan itu harganya mahal juga," imbuh Sudirman. 

Krisis pasokan jagung

Melihat kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden diminta mengevaluasi kinerja Kementan terkait kebijakan produksi dan cadangan jagung secara nasional. Peternak menilai, klaim Kementan akan ketersediaan jagung dinilai tidak sesuai dengan fakta lapangan. 

Bahkan, melihat tren iklim, dan kondisi perjagungan nasional, peternak mengkhawatirkan terjadinya krisis pasokan jagung untuk pakan. Padahal, tinggi harga pakan berakibat ke tingginya harga ayam dan telur. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa luas lahan jagung saat ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kami meminta DPR untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah soal jagung. Keberadaan stok jagung berapa, dibandingkan kebutuhan kita berapa, serta produksi kita per bulan berapa. Cadangan kan tidak ada, Bulog kan tidak ngumpulin jagung," tegas Ki Musbar Mesdi.

Imelda Freddy, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) berpendapat, sudah sewajarnya pemerintah fokus untuk membenahi data jagung nasional. Ketika data salah, kata dia, maka kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif. 

"Salah satu contoh data pangan Indonesia tidak akurat dan berpengaruh terhadap kebijakan Indonesia adalah pada tahun 2015 pemerintah memutuskan untuk membatasi impor dengan alasan suplai jagung mencukupi," beber Imelda.

Faktanya, begitu impor jagung ditutup, para pengusaha beralih untuk mengimpor gandum sebagai pengganti jagung. Secara logika, ketika data Kementan sudah benar, seharusnya tidak ada pengalihan penggunaan komoditas seperti ini.

Meski begitu, Kementan menyanggah adanya keterbatasan pasokan jagung di pasaran. Kementan menilai hasil panen lokal mencukupi, termasuk untuk kebutuhan pakan ternak. Menurut Agung Hendriadi, 

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, masalah yang terjadi pada distribusi jagung. Alasannya, sentra produksi jagung berjauhan dengan tempat produksi pakan ternak sehingga mempengaruhi harga jagung.

 “Ini yang kami harapkan ke depan, industri pakan itu bisa enggak mendekat kepada sentra produksi jagung. Sehingga akan memudahkan distribusinya nanti,” tutur Agung.

Agung mengatakan, urusan distribusi pangan termasuk jagung bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak Kementan, tapi juga kementerian lainnya. Misalnya, Kementerian Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan