KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Petelur Nasional meminta pemerintah mempertanggungjawabkan data produksi jagung yang dimiliki saat ini. Pasalnya, data tersebut selalu menunjukkan jumlah produksi yang tinggi. Namun, harga jagung bukannya menurun malah justru terus meningkat.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Petelur Nasional Yudianto, jangan sampai kejadian tahun 2015 kembali terjadi. Saat itu produksi jagung diklaim aman, namun kenyataannya, ketersediaan jagung justru kurang.

“Harga jagung pada 2015 melejit. Ini pun berdampak buruk bagi kesehatan hewan yang terjadi dalam waktu cukup lama karena banyak pergantian jagung dengan bahan lain. Ini pengalaman yang sunggguh memilukan,” ujar Yudianto, Jumat (6/7).

Berdasarkan Outlook Tanaman Pangan dan Hortikultura 2017 Kementerian Pertanian, produksi jagung nasional dalam 2013 - 2017 meningkat rata-rata 8,02% per tahun. Produksi jagung pada 2016 sebesar 23,58 juta ton, meningkat sekitar 20,22% dari tahun sebelumnya. Sementara di 2017 produksi jagung kembali meningkat sebesar 18,55% menjadi 27,95 juta ton.

Produksi jagung tahun ini pun diperkirakan masih meningkat sebesar 2,35% menjadi 28,6 juta ton. Angka ini dengan memperkiraan luas panen 5.2 juta hektare (ha) dan produktivitas sebesar 54,83 kuintal per ha.

Melihat data ini, Yudianto pun mengambil kesimpulan bahwa seharusnya produksi jagung mampu memenuhi kebutuhan jagung saat ini. Apalagi, perkiraan konsumsi jagung rumah tangga 2018 berkisar 417.574 ton, untuk pakan ternak sekitar 14 juta ton, dan untuk bahan baku industri makanan sebesar 5,6 juta ton.

Meskipun sampai sekarang belum ada data yang benar-benar akurat, namun Yudianto meminta supaya pemerintah konsekuen dengan data yang dimiliki. Menurutnya, kejadian dua tahun sebelumnya harus benar-benar dipelajari untuk mengambil kebijakan-kebijakan baru.

“Kalau data pemerintah, sampai 2021 kita aman. Ini yang harus kita cermati, betul tidak? Kita sebagai rakyat masih memandang pemerintah akan melakukan yang terbaik bagi rakyat. Tetapi pemerintah harus konsekuen. Semoga saja produksi yang diproyeksi benar, namun untuk kebijakan seperti ekspor, sebaiknya dihitung terlebih dahulu, supaya semua kebutuhan terpenuhi,” tandas Yudianto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat