KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkuat Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan impor.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan mengatakan, pemerintah menargetkan pengadaan minimal 70.000 ton kedelai untuk CKP pada 2026. Perum Bulog telah dipersiapkan untuk menjalankan penugasan tersebut.

“Dengan cadangan yang dikuasai pemerintah, negara mempunyai instrumen untuk melakukan intervensi apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga yang tidak wajar,” ujar Hermawan kepada awak media dijumpai di Kantor Kementan, Selasa (22/9/2026). 

Baca Juga: Jaga Harga Kedelai, Amran Beri Karpet Merah BUMN Bisa Impor Kedelai Jika Berminat

Menurut Hermawan, kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai sekitar 229.600 ton per bulan, atau sekitar 7.547 ton per hari. Sementara itu, berdasarkan Neraca Pangan Nasional Bapanas per 3 September 2026, total ketersediaan kedelai sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 3,046 juta ton.

Adapun kebutuhan nasional diperkirakan sekitar 2,755 juta ton. Dengan demikian, secara proyeksi masih terdapat stok sekitar 290.900 ton hingga akhir 2026.

Meski pasokan secara neraca dinilai mencukupi, Hermawan mengakui struktur pasokan kedelai nasional masih sangat bergantung pada impor. Produksi kedelai dalam negeri pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 131.500 ton.

Di sisi lain, realisasi impor kedelai sepanjang Januari-Agustus 2026 telah mencapai sekitar 1,920 juta ton. Pemerintah juga mencatat masih terdapat rencana impor sekitar 750.400 ton untuk periode September-Desember 2026.

“Struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Inilah yang harus kita perbaiki secara bertahap melalui peningkatan produksi dalam negeri sekaligus penguatan cadangan pemerintah,” jelas Hermawan.

Selain memperkuat cadangan, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi kedelai. Hal ini menyusul keluhan perajin tahu dan tempe mengenai harga kedelai yang dinilai kerap dipengaruhi oleh importir.

Hermawan mengatakan, pemerintah tidak ingin langsung menyimpulkan adanya permainan harga sebelum melakukan pemeriksaan terhadap data dan rantai distribusi secara menyeluruh.

Baca Juga: Insiden Kebakaran Kontainer di NPCT1 Cepat Dipadamkan, Tidak Ada Korban

Namun, setiap keluhan dari perajin akan ditindaklanjuti dengan melihat pergerakan harga mulai dari importir, distributor hingga perajin tahu-tempe. Pemerintah juga akan memperhitungkan biaya logistik serta disparitas harga antarwilayah.

“Pemerintah tentu tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa terjadi permainan harga tanpa pemeriksaan data dan rantai distribusi secara menyeluruh. Tetapi setiap keluhan perajin harus ditindaklanjuti,” kata Hermawan.

Adapun pemerintah telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) kedelai impor di tingkat perajin tahu-tempe maksimal Rp12.000 per kilogram.

Berdasarkan data GAKOPTINDO per 10 September 2026, harga kedelai di sejumlah wilayah Jawa masih berada pada kisaran Rp11.200-Rp11.850 per kilogram. Namun, harga lebih tinggi masih ditemukan di sejumlah wilayah luar Jawa.

Karena itu, pengawasan pemerintah akan difokuskan pada wilayah yang mengalami harga tinggi serta setiap mata rantai distribusinya.

Hermawan menegaskan, proyeksi stok akhir kedelai nasional sebesar 290.900 ton tidak sama dengan CKP. Stok nasional mencakup seluruh ketersediaan kedelai yang berada di masyarakat dan pelaku usaha, sedangkan CKP merupakan stok yang dikuasai pemerintah untuk menjadi instrumen stabilisasi.

Baca Juga: Prabowo Dorong Pendidikan Negeri Gratis hingga Perguruan Tinggi

“Pasokan kedelai nasional masih mencukupi. Pemerintah akan terus menjaga ketersediaan, mengawasi harga dan distribusi, serta tidak akan membiarkan adanya praktik yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar,” pungkas Hermawan. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengakui bahwa Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional. 

Menurutnya, salah satu ketergantungan impor ini karena produksi kedelai di Indonesia sangat rendah akibat bibit yang kurang memadai. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju yang sudah berhasil melakukan rekayasa genetik kedai. 

"Kita boleh kalah setelah negara-negara maju mengembangkan apa namanya itu, rekayasa genetik," ungkap Zulhas dalam acara launching buku berjudul 'Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul' di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Ia Ia mengatakan, apabila Indonesia menanam kedelai dengan bibit dari dalam negeri, maka produksinya dalam satu hektar hanya mencapai satu ton.

Baca Juga: Jatuhkan Sanksi Karhutla, Kemenhut Cabut Izin Lima Perusahaan

Sedangkan negara maju lain yang menggunakan benih rekayasa genetik dalam satu hektare bisa menghasilkan 10 ton kedelai. 

"Jadi, kalau kita tanam kedelai kita itu, harga kita bisa tiga hingga empat kali lipat gitu. Ah itu yang enggak sanggup, enggak bisa beli tuh, enggak makan tempe kita kalau begitu," sambung Zulhas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News