KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih konsisten menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di level Rp 10.000 per liter di tengah gejolak geopolitik global. Namun, kebijakan ini dinilai menyimpan risiko fiskal yang besar seiring dengan melambungnya harga keekonomian BBM akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengungkapkan, berdasarkan analisis dengan basis kurs riil Bank Indonesia di kisaran Rp 17.300–Rp 17.400 per dolar AS serta harga minyak dunia di atas US$ 100 per barel, harga keekonomian BBM sudah jauh melampaui harga jual saat ini.
Baca Juga: Ditopang Mobilitas Lebaran, Pendapatan Blue Bird (BIRD) Naik 11,6% di Kuartal I-2026 "Untuk Pertalite, estimasi konservatifnya sudah berada di kisaran Rp 13.000-Rp 15.000 per liter, sedangkan Pertamax bisa menyentuh Rp 15.000-Rp 17.000 per liter. Artinya, selisih harga ini bukan hilang, tapi ditanggung negara melalui subsidi dan kompensasi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (6/5/2026). Badiul mencatat, dengan konsumsi energi nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari, setiap selisih harga sebesar Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per liter akan langsung membebani postur fiskal. Dia memproyeksikan, potensi pembengkakan APBN secara realistis berada di kisaran Rp 135 triliun hingga Rp 250 triliun, belum termasuk subsidi pada BBM non-subsidi yang ikut ditahan. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi risiko fiskal struktural yang dipicu oleh kombinasi konsumsi besar, ketergantungan impor, dan pelemahan rupiah. "Dalam pandangan kami, masalahnya tidak hanya sekadar kenaikan harga, tapi kombinasi antara konsumsi yang sudah sangat besar, ketergantungan impor, dan pelemahan rupiah. Saat ini kurs menjadi faktor paling menentukan dalam membengkak subsidi energi," jelasnya. Lebih lanjut, Badiul menilai langkah pemerintah menahan harga BBM merupakan strategi menunda inflasi dengan cara mengakumulasi beban di masa mendatang. Dia bilang, meski populer secara politik untuk menjaga stabilitas sosial, kebijakan ini berisiko menggerus ruang belanja publik untuk sektor krusial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer ke daerah.
Baca Juga: Pengusaha Siap Dukung Substitusi LPG Jadi CNG 3 kg, Tapi Minta Konsistensi Kebijakan Guna memitigasi risiko tersebut, Badiul menyarankan agar pemerintah mulai mengomunikasikan harga keekonomian BBM secara transparan kepada publik agar masyarakat memahami biaya riil yang ditanggung negara. Selain itu, penyesuaian harga secara bertahap perlu dipertimbangkan untuk menghindari guncangan fiskal yang lebih besar. "Meskipun, kebijakan menahan sampai akhir tahun masih menjadi pilihan yang aman untuk stabilitas negara. Dan terakhir, pemerintah dapat mengalihkan subsidi yang selama ini berbasis komoditas menjadi lebih tepat sasaran berbasis penerima manfaat, terutama untuk kelompok rentan," terangnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, tanpa adanya koreksi kebijakan yang signifikan, subsidi energi akan tetap menjadi ancaman bagi ketahanan fiskal nasional. "Artinya, tanpa adanya koreksi kebijakan, subsidi energi akan terus menjadi bom waktu fiskal, terlihat stabil di depan, tetapi menyimpan tekanan besar di belakang," pungkasnya.
Baca Juga: Harga Asli Pertalite di Atas Rp 10.000, Pertamina Masih Jaga Harga di Level Saat Ini Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
