KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kenaikan harga-harga komoditas, pemerintah memutuskan memanfaatkan ruang yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga tingkat inflasi dalam negeri dan daya beli masyarakat dengan menambah subsidi energi.

Saat ini, memang APBN memiliki ruang defisit untuk melebar di atas 3% Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2020 karena ada kondisi luar biasa berupa Covid-19. Namun, pemerintah sudah harus mengembalikan defisit APBN di bawah 3% PDB pada tahun 2023.

Kepala Ekonom Citibank Indonesia Helmi Arman optimistis pemerintah bisa membawa defisit anggaran ke maksimal 3% PDB pada tahun depan meski ada tekanan lonjakan subsidi akibat kenaikan harga komoditas.

“Masih tetap mungkin kok dalam menjaga defisit anggaran ke bawah 3% PDB pada tahun depan meski pemerintah menambah subsidi,” kata Helmi dalam acara bincang bersama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), Rabu (8/6) secara daring.

Baca Juga: Subsidi Energi 2022 Potensi Membengkak

Ia menyebut, meski memang belanja subsidi membengkak, tetapi pada tahun 2023 masih ada pos belanja yang akan dikurangi pemerintah. Contohnya, belanja yang berkaitan dengan Covid-19 seperti vaksin dan biaya rumah sakit tentu akan berkurang. Ini seiring dengan kondisi Covid-19 yang makin membaik di Indonesia maupun dunia, sehingga masalah di sektor kesehatan akan berkurang.

Kemudian, pemerintah juga mulai mengurangi jumlah alokasi anggaran terkait belanja jaring pengaman sosial. Ini juga seiring optimisme pemulihan ekonomi yang lebih solid pada tahun depan.

Di satu sisi, kenaikan harga komoditas ini juga membawa dampak positif kepada anggaran, terutama dari sisi penerimaan baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sehingga, pemerintah masih tetap bisa menjaga defisit anggaran ke bawah 3% PDB pada tahun depan.

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Pemda yang Salurkan Bansos Lebih Sedikit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat