JAKARTA. Para pengembang akan menyesuaikan harga jual lahan kawasan industri mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Penyesuaian harga bervariasi mulai dari 2,5% hingga 20%. Kepastian tersebut disampaikan Direktur PT Jababeka Tbk Sutedja Sidarta Darmono dan
Corporate Communication Manager PT Lippo Cikarang Tbk Ria Sormin terkait langkah strategis perseroan menjelang kenaikan harga BBM. Sutedja menegaskan, Jababeka pasti melakukan penyesuaian harga. Namun, sebelum harga baru BBM diumumkan pemerintah, Jababeka sudah mengantisipasinya sebulan sebelumnya.
"Kami pasti meningkatkan harga lahan. Penyesuaian terkait juga dengan harga material bangunan. Sebelum pengumuman pemerintah, kami menaikkan harga per empat bulan dengan besaran 2,5% hingga 5%," ujar Sutedja kepada
Kompas.com, Selasa (2/9). Sementara Lippo Cikarang bakal mengubah harga jual lahan kawasan industrinya dengan patokan 10% hingga 20% tahun ini. "Kenaikan akan kami berlakukan efektif dalam waktu dekat ini," ujar Ria, Rabu (3/9). Menurut Sutedja, kenaikan harga BBM yang berimbas pada berubahnya harga jual dan sewa lahan industri sudah diprediksi dan diantisipasi pasar. "Kalau pun kami menaikkan harga, mereka sudah tidak kaget lagi. Kami akan memberlakukan harga baru sebulan sebelum pengumuman resmi pemerintah," tambah Sutedja. Saat ini, harga lahan kawasan industri Jababeka di Cikarang, Jawa Barat, dipatok pada angka Rp 2 juta per meter persegi. Di dalamnya sudah bergabung sebanyak 1.500 perusahaan. Sementara harga lahan kawasan industri Jababeka di Kendal, Jawa Tengah, sekitar 100 dollar AS atau ekuivalen dengan Rp 1,1 juta per meter persegi.
Sutedja melanjutkan, perubahan harga BBM sudah merupakan kehendak pasar dan investor. Bahkan, sebagian besar investor mengharapkan kenaikan tersebut. Selama lonjakan harganya masuk akal (
reasonable) dan diserap pasar."Kami selaku pengembang dan pengelola kawasan industri menyambut baik policy making pemerintah. Saya yakin, pasar tidak akan merespon negatif kenaikan harga BBM ini," tandas Sutedja. Hal senada dikatakan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar. Menurutnya, sudah seharusnya harga BBM dinaikkan secara langsung dan tidak bertahap. Sebagai himpunan para pengembang kawasan industri, HKI sangat mendukung kenaikan tersebut. "Bila perlu subsidi BBM dialihkan ke pembangunan infrastruktur, utilitas dan fasilitas untuk kepentingan yang lebih luas. Misalnya, infrastruktur akses dari kawasan industri penuju bandara, stasiun kereta api, atau ke pelabuhan. Selama ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri-kawasan industri yang ada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terkendala keterbatasa infrastruktur sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi," jelas Sanny. (Hilda B Alexander) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto