KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji non subsidi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebagai gambaran untuk wilayah Jawa - Bali, per 18 April 2026, LPG 12 kilogram (kg) dibanderol dengan harga Rp 228.000, dan Rp 107.000 untuk harga LPG 5,5 kg.

Merujuk catatan KONTAN sebagai perbandingan, LPG 12 kg di Jawa - Bali sebelumnya berada di harga Rp 192.000. Sementara LPG 5,5 kg dibanderol sebesar Rp 90.000. Dus, harga LPG 12 kg melonjak Rp 36.000, sedangkan harga LPG 5,5 kg naik Rp 17.000.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan bahwa penyesuaian harga LPG non subsidi yakni Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg dilakukan sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Penyesuaian harga ini juga mempertimbangkan dinamika harga energi global.

Baca Juga: Teladan Prima Agro (TLDN) Siapkan Capex Lebih dari Rp 600 miliar Tahun Ini

Sementara itu, Baron memastikan Pertamina tetap menjaga harga LPG subsidi 3 kg untuk menjaga daya beli dan kebutuhan masyarakat kurang mampu tetap terlindungi. Baron pun menegaskan komitmen Pertamina untuk menjaga ketersediaan produk LPG.

"Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan dan distribusi LPG agar tetap aman dan lancar di seluruh wilayah. Pertamina berkomitmen menyalurkan LPG 3 Kg sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah," kata Baron kepada Kontan.co.id, Minggu (19/4/2026).

Lonjakan harga LPG non subsidi ini memicu kekhawatiran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengungkapkan bahwa kenaikan harga LPG non subsidi menambah biaya bagi pelaku UMKM, khususnya bagi pelaku usaha menengah di bidang kuliner atau restoran.

Lonjakan harga LPG ini terjadi berbarengan dengan kenaikan harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi serta harga bahan dan barang penopang usaha lainnya.

Baca Juga: Geely Auto Catat Rekor Penjualan dan Ekspor Tertinggi pada Awal 2026

"LPG ini salah satu yang bisa dianggap sebagai material pokok. Pengguna LPG non subsidi terutama usaha-usaha restoran, pasti berdampak," kata Edy kepada Kontan.co.id, Minggu (19/4/2026).

Edy mengingatkan, lonjakan harga energi dan barang penunjang usaha ini kemungkinan akan diteruskan menjadi kenaikan harga produk. Tapi, sebagian pelaku usaha menimbang cara alternatif untuk meredam kenaikan harga produk dengan memangkas margin laba. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga tingkat penjualan di tengah tekanan daya beli masyarakat.

"Kalau (harga produk) naik sekian persen, kemungkinan permintaan akan menurun, omzet juga turun. Supaya kenaikan tidak terlalu signifikan, alternatifnya mengurangi profit, dengan harapan bisa menjaga kuantitas penjualannya," ungkap Edy.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana turut menyoroti bahwa lonjakan harga LPG 5,5 kg dan 12 kg cukup berat bagi konsumen rumah tangga dan UMKM kuliner. Niti mengingatkan agar pemerintah memperketat pengawasan  dan distribusi LPG 3 kg untuk memitigasi potensi migrasi konsumsi ke produk bersubsidi.

"YLKI menekankan pemerintah untuk menjamin stok produk saat harga naik serta pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi. Harus ada mekanisme distribusi yang lebih ketat untuk LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran pada target rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro," tegas Niti.

Ketersediaan Pasokan LPG

Dihubungi terpisah, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengamini perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran. Soal kenaikan harga LPG non subsidi, Kholid menilai kebijakan ini merupakan langkah yang wajar untuk menyesuaikan dinamika harga di tingkat global.

"Harga elpiji non-subsidi sudah mencerminkan harga keekonomian. Yang harus diwaspadai adalah migrasi pengguna elpiji non subsidi ke tabung 3 kg," tegas Kholid.

Soal pasokan, Kholid mengatakan bahwa ketersediaan LPG masih dalam posisi yang aman di atas 10 hari. Berdasarkan pada Senin (13/4/2026) pekan lalu, posisi stok LPG terjaga di level 10,88 hari.

Baca Juga: Tahan Harga Pertamax Redam Dampak Lonjakan BBM Non Subsidi? Ini Kata DPR Hingga YLKI

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno turut meyakinkan bahwa ketersediaan LPG nasional terjaga, karena mayoritas impor berasal dari Amerika Serikat (AS) yang tidak terganggu oleh kendala di jalur Selat Hormuz. Selain itu, pemerintah juga telah mencari alternatif LPG dari negara lain untuk menggantikan pasokan yang terkendala dari Timur Tengah.

Dalam situasi ini, Eddy menyarankan agar pemerintah dan masyarakat mengurangi ketergantungan penggunaan LPG, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Eddy, salah satu caranya dengan elektrifikasi atau penggunaan kompor listrik induksi.

"Kita perlu memikirkan kembali pemanfaatan kompor listrik. Bisa menjadi alternatif, elektifikasi cara masak untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan mengurangi emisi karbon, saya kira ini bisa menjadi bahan pertimbangan," ujar Eddy.

Di sisi lain, Eddy menegaskan bahwa Parlemen masih memegang komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi. "Di atas itu (non subsidi), yang memang menjadi konsumsi dari masyarakat yang lebih mampu, tentu harus menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian dan kondisi harga di pasaran dunia yang melonjak," kata Eddy.

Baca Juga: Harga Jual Produk Diprediksi Melonjak, Kadin Minta Pemerintah Perkuat Daya Beli

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga harga LPG subsidi. Sedangkan untuk harga LPG non subsidi akan menyesuaikan harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat. Tetapi prioritasnya itu kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu," ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan LPG Indonesia sekitar 8,6 juta ton dalam setahun, dan akan naik menjadi sekitar 10 juta ton seiring dengan bertambahnya kebutuhan dari industri. Sedangkan total fasilitas di dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 1,6 juta ton.

Dus, pemerintah pun mencari pasokan dari berbagai negara untuk mengamankan impor LPG. Salah satunya adalah Rusia. "Nah InsyaAllah Rusia, kalau untuk LPG dalam taraf finalisasi. Kita doakan bisa cepat selesai, karena memang di hampir semua dunia membutuhkan LPG," kata Bahlil.

Dia belum merinci soal target finalisasi kesepakatan impor LPG, begitu pun terkait jumlah pasokan yang akan diimpor dari Rusia. Yang pasti, pasokan dari Rusia ini tidak akan mengurangi impor yang berasal dari AS karena Indonesia perlu mengamankan ketersediaan LPG seiring bertambahnya kebutuhan di dalam negeri.

"Kami di Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan selalu melakukan konsolidasi untuk mencari alternatif terbaik. Sekarang posisi LPG kita di atas standar minimum nasional, jadi InsyaAllah clear," tandas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News