KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ruang bagi badan usaha untuk melakukan penyesuaian berupa penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada periode Juli 2026 dinilai mulai terbuka lebar. Hal ini sejalan dengan melandainya harga minyak mentah dunia jenis Brent yang kini bergerak menurun pasca redanya ketegangan di kawasan geopolitik Timur Tengah. Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menjelaskan, penyelesaian konflik regional secara langsung mengoreksi premi geopolitik yang sempat melambungkan harga komoditas ini.
Baca Juga: Harga Minyak Brent Turun, Harga BBM Non Subsidi Berpotensi Turun di Bulan Juli "Jangka pendek, premi geopolitik yang sempat membawa Brent ke puncak US$117/barel (April) sedang terkoreksi cepat, pasca kerangka damai AS–Iran, Brent turun ke kisaran US$ 78–US$ 83, terendah sejak awal Maret, karena pasar memperkirakan pasokan kembali mengalir," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (22/6/2026). Yayan menghitung, tren penurunan harga minyak global tersebut bakal mentransmisikan dampak positif terhadap kalkulasi formula harga jual eceran BBM nonsubsidi domestik dalam kurun waktu dekat. "Non subsidi (Pertamax series) mengikuti formula, model saya memproyeksikan Pertamax turun bertahap dari Rp 16.250 (Juni) menuju Rp 12.100–Rp 13.500 pada Desember seiring ICP melandai. Jadi ruang penurunan harga non subsidi sudah terbuka sekarang (Dexlite/Pertamina Dex sudah dipotong)," ungkapnya. Kendati harga minyak mentah dunia melandai, Yayan menyarankan agar kebijakan harga untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. "Subsidi (Pertalite/Solar) sebaiknya tidak buru-buru, tunggu konfirmasi tren 2–3 bulan hingga terlihat damai bertahan, mengingat risiko balik-arah 15%. Pemerintah sudah memastikan harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir tahun, itu tepat untuk menjaga daya beli, asalkan bantalan SAL dijaga," tambahnya. Di sisi lain, pergerakan harga minyak yang fluktuatif sepanjang tahun ini dinilai membuat asumsi
Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 perlu ditinjau ulang. "Sudah tidak realistis sebagai titik tunggal. Realisasi ICP
year-to-date hingga 31 Mei sudah US$ 91,9, jauh di atas asumsi US$ 70. Model saya memberi nilai harapan tertimbang ICP US$ 85,5 untuk 2026 di antara level damai (US$75– US$ 80) dan realisasi yang sudah tinggi," tuturnya.
Guna mengantisipasi ketidakpastian pasar migas global ke depan, Yayan merekomendasikan pemerintah untuk segera menyiapkan bauran strategi anggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan situasi di lapangan. "Pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario (misal ICP US$70/US$80/US$90), bukan satu angka, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar dari pada error statistik biasa," pungkasnya.
Baca Juga: Imbas Pemadaman, HKI Minta Kawasan Industri Diberi Kemudahan Bangun Pembangkit Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
