KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia bakal memberikan tekanan serius terhadap kesehatan fiskal Indonesia.

PDI Perjuangan (PDIP) mewanti-wanti potensi membengkaknya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN) 2026 jika harga minyak terus melambung.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, saat ini harga minyak dunia sudah berada di level US$ 83 per barel, melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar US$ 70 per barel. Imbasnya, beban fiskal khususnya pada sektor subsidi BBM akan terkerek naik.

Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR 41 Triliun hingga Desember 2025

"Sekarang dicek sudah US$ 83 per barel, itu imbasnya ke masalah fiskal, khususnya masalah subsidi di BBM. Saya tadi juga ngobrol, ini kalau memang sampai US$ 100 per barel itu bisa tambahannya Rp 300 sampai Rp 400 triliun itu, untuk penyediaan 2026," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (4/3/2026).

Baca Juga: Harga Minyak Melambung, Pemerintah Diminta Geser Alokasi MBG untuk Subsidi Energi

Guntur menebak, jika eskalasi perang berlanjut hingga menutup Selat Hormuz, harga minyak dunia dianalisis bisa menembus US$ 120 hingga US$ 150 per barel. 

Kondisi tersebut dinilai akan menjadi beban berat bagi APBN. Jika harga minyak menyentuh level tersebut, PDIP memprediksi harga Pertalite bisa naik ke kisaran Rp 12.000 hingga Rp 13.000 per liter.

"Untuk menutupinya itu, menaikkan harga BBM atau ya mengalihkan program-program yang dianggap memberatkan fiskal kita. Misalnya kayak MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih Rp 3 miliar per desa dikalikan 80.000," jelasnya.

Guntur menyoroti program MBG yang menelan biaya sekitar Rp 1 triliun per hari namun masih memiliki kendala dalam tata kelola dan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pemangkasan program ini bisa menjadi alternatif dibanding harus menambah utang negara yang saat ini sudah menembus angka Rp 9.800 triliun.

PDIP juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan mengenai kondisi APBN yang sebenarnya. Semisal, Guntur mengkritik penggunaan dana pendidikan sebesar Rp 223 triliun yang dialokasikan untuk program MBG tanpa pengakuan transparan dari pejabat terkait.

Baca Juga: Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Jelang Hari Raya Idul Fitri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News