KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel mendorong lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini berpotensi menambah tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, mengingat Indonesia masih berstatus sebagai negara pengimpor minyak mentah dan LPG. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga energi dan pangan berisiko memicu imported inflation yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
Menurutnya, eskalasi konflik geopolitik yang berkepanjangan juga meningkatkan tekanan ekonomi bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik, Bahlil Wanti-Wanti Subsidi Energi Bengkak Bhima menyarankan pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi dengan merevisi APBN 2026. Salah satu opsi yang ia dorong adalah menggeser sebagian alokasi belanja program makan bergizi gratis (MBG) untuk memperkuat subsidi energi. “Mitigasinya segera lakukan revisi APBN 2026 dengan menggeser alokasi MBG ke subsidi energi,” ujar Bhima, Rabu (4/3/2026). Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap minyak membuat ekonomi Indonesia semakin rentan terhadap gejolak global. “Justru EBT harus didorong lebih cepat karena ketergantungan minyak membuat Indonesia semakin rentan,” tambahnya. Bhima menjelaskan, dampak kenaikan harga minyak tidak hanya dirasakan pada subsidi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga pada komponen belanja negara lainnya, seperti kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan subsidi listrik. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda terhadap APBN.
Baca Juga: Harga Minyak Mendidih, Pemerintah Tambah Subsidi atau Naikkan Harga BBM? Dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel di atas asumsi pemerintah berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Jika harga minyak dunia menembus kisaran US$100–US$120 per barel, tambahan belanja negara pada 2026 diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp515 triliun. Risiko kenaikan harga minyak, lanjut Bhima, juga berkaitan dengan potensi gangguan pasokan global, terutama jika konflik berdampak pada jalur strategis seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Di sisi lain, Pertamina memastikan pasokan energi nasional tetap aman meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu gangguan distribusi minyak global. Saat ini, sekitar 19% pasokan minyak mentah Pertamina berasal dari kawasan Timur Tengah. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan perusahaan telah menyiapkan berbagai skema distribusi, mulai dari jalur reguler, alternatif, hingga skema darurat untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Berpotensi Naik dan Beban Subsidi Membengkak “Kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu sekitar 19%. Saat ini kami sudah menjalankan distribusi melalui sistem reguler, alternatif, maupun emergensi,” ujarnya di Jakarta, Selasa malam (3/3/2026). Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi di tengah dinamika geopolitik global. Selain itu, Pertamina juga terus mengevaluasi jalur pasokan alternatif serta memperkuat tata kelola distribusi energi guna menjaga kelancaran suplai nasional. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
