KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar tidak akan naik hingga periode Hari Raya Idulfitri 2026 meskipun harga minyak dunia melonjak tajam dan telah menembus level US$ 100 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, lonjakan harga minyak global dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut belum akan berdampak pada harga BBM bersubsidi di dalam negeri dalam waktu dekat.

"Sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini Insya Allah enggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya. Untuk subsidi,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (9/3/2026).

Optimalisasi Struktur Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Mitra Strategis Pemerintah

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk merespons lonjakan harga minyak dunia. Namun ia menegaskan, persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan pasokan energi melainkan pada tekanan harga global.

Baca Juga: Kemenag Akan Bagikan 2 Juta Paket Zakat Fitrah di Velodrome, Jaktim, Kamis (12/3)

“Problemnya kita sekarang bukan di stok, stok enggak ada masalah. Sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di harga,” katanya.

Ia juga memastikan keandalan pasokan BBM nasional tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.

Di sisi lain, pemerintah membuka peluang melakukan koordinasi lintas kementerian untuk merespons lonjakan harga minyak yang kini telah jauh melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebagaimana diketahui, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 dipatok sebesar US$ 70 per barel.

Lonjakan harga minyak global terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak tercatat melonjak sekitar 25% dan mencapai level tertinggi sejak pertengahan 2022.

Per Senin (9/3) pukul 11.30 WIB, harga minyak Brent untuk kontrak pengiriman Mei 2026 tercatat mencapai US$ 119,50 per barel. Sementara itu, minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman April 2026 naik ke level US$ 119,48 per barel.

Baca Juga: Harga Minyak Melambung, Ekonom: Penahanan Harga BBM Hanya Solusi Jangka Pendek

Kenaikan tersebut membuat harga minyak dunia jauh melampaui asumsi ICP dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar US$ 70 per barel. Kondisi ini berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran subsidi energi pemerintah apabila tren harga tinggi berlanjut.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai lonjakan harga minyak global menunjukkan pasar energi dunia tengah mengalami shock geopolitik yang serius.

Menurut dia, eskalasi konflik di Timur Tengah serta potensi gangguan distribusi energi di jalur strategis seperti Selat Hormuz membuat pasar mengantisipasi risiko gangguan pasokan.

“Setiap ketegangan di kawasan tersebut biasanya langsung memicu lonjakan harga minyak. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz,” kata Badiul kepada Kontan, Senin (9/3/2026).

Bagi Indonesia, kondisi ini berpotensi memberi tekanan besar terhadap fiskal negara karena asumsi ICP dalam APBN 2026 hanya sekitar US$ 70 per barel.

“Ketika harga minyak dunia melonjak jauh di atas asumsi tersebut, beban subsidi energi berpotensi meningkat. Pemerintah harus menutup selisih antara harga pasar dan harga jual energi di dalam negeri,” ujarnya.

Badiul memperkirakan lonjakan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi energi hingga sekitar Rp 80 triliun. Bahkan nilainya dapat melampaui Rp 120 triliun tergantung seberapa lama harga minyak bertahan pada level tinggi.

Tekanan fiskal tersebut tidak hanya berasal dari subsidi BBM, tetapi juga dari kompensasi kepada PT Pertamina serta subsidi listrik yang turut terdampak kenaikan biaya energi.

Ia menilai kemampuan APBN untuk menahan harga BBM juga memiliki batas. Dalam jangka panjang, kemampuan fiskal untuk mempertahankan harga BBM diperkirakan berada pada kisaran harga minyak dunia US$ 95 hingga US$ 100 per barel.

Jika harga minyak bertahan jauh di atas level tersebut dalam waktu lama, pemerintah hampir pasti perlu melakukan penyesuaian kebijakan, baik melalui penambahan subsidi energi, pembatasan penerima subsidi, maupun penyesuaian harga BBM.

Meski demikian, Badiul menilai keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi hingga Lebaran dapat dipahami dari perspektif stabilitas ekonomi dan sosial.

Ramadan dan Lebaran merupakan periode konsumsi tertinggi masyarakat sehingga kenaikan harga BBM pada periode tersebut berpotensi memicu inflasi dan meningkatkan biaya logistik.

“Lonjakan harga energi pada periode sensitif seperti Ramadan juga bisa menekan daya beli masyarakat serta memicu ketidakpuasan publik jika diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok,” jelasnya.

Namun, kebijakan menahan harga BBM membuat pemerintah harus menanggung beban fiskal yang lebih besar dalam jangka pendek.

Jika harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan menghadapi pilihan kebijakan yang tidak mudah.

Beberapa opsi yang dapat ditempuh antara lain menambah subsidi energi yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN, menaikkan harga BBM yang berisiko memicu inflasi dan gejolak sosial, atau memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Badiul menilai opsi yang paling rasional adalah mereformasi mekanisme subsidi energi agar lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembatasan subsidi berbasis data penerima atau pembatasan jenis kendaraan penerima subsidi dinilai dapat mengurangi beban fiskal tanpa menimbulkan lonjakan harga yang terlalu besar di masyarakat.

Ia menambahkan, lonjakan harga minyak kali ini kembali mengingatkan bahwa persoalan energi Indonesia bersifat struktural, yakni ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi.

Selama produksi minyak domestik terus menurun sementara konsumsi meningkat, setiap gejolak geopolitik global akan langsung memberi tekanan terhadap stabilitas fiskal dan ekonomi nasional.

Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo menilai harga minyak dunia berpotensi terus meningkat bahkan melewati level psikologis US$ 120 per barel seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menurut dia, pemerintah memiliki dua pilihan kebijakan yang sama-sama sulit, yakni menaikkan harga BBM atau meningkatkan pagu subsidi energi.

“Kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih menaikkan pagu subsidi BBM dengan mengalokasikan sebagian dana program makan bergizi gratis (MBG) untuk subsidi energi,” ujarnya  kepada Kontan, Senin (9/3/2026).

Di sisi lain, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai pemerintah kemungkinan masih akan memantau perkembangan harga minyak hingga Lebaran sebelum menentukan langkah lanjutan.

“Untuk saat ini pemerintah akan memonitor dulu perkembangan keadaan dan menyiapkan opsi-opsi yang mungkin, karena perhitungan dan alokasi anggaran subsidi energi basisnya satu tahun fiskal,” katanya kepada Kontan, Senin (9/3/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News