KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong Pemerintah untuk segera melakukan revisi atas dua kebijakan mengikuti adanya peningkatan harga minyak mentah dunia yang mencapai US$100 per barel imbas konflik di Timur-Tengah. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut perubahan pertama adalah perhitungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran-angaran besar seperti untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Food Estate dan IKN menurutnya perlu digeser untuk anggaran yang lebih mendesak. 

“Pertama, lakukan perubahan APBN 2026 karena semua asumsi makro tidak relevan alias meleset. Pergeseran anggaran dari MBG, Koperasi Desa, Food Estate dan IKN mendesak dilakukan untuk buffer ruang fiskal,” ungkap Bhima kepada Kontan, Senin (09/03/2026). 

Bank Mandiri Awali 2026 dengan Fundamental Solid, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

“Kedua, keluarkan paket kebijakan untuk tekan inflasi dan jaga daya beli kelas menengah,” tambahnya.  

Baca Juga: Harga Minyak Meroket, Pertamina Ungkap Dampak Penyesuaian Harga BBM

Lebih lanjut, Bhima bilang opsi kenaikan harga BBM baik non-subsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser terlebih dulu, utamanya dari relokasi dana MBG.  

“Hitungan Celios, jadi ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes dan belanja lain yang tidak produktif,” kata dia. 

Jika harga minyak bertahan di atas US$ 100 per barrel maka tambahan beban belanja pemerintah termasuk subsidi sebesar Rp309 triliun. Sementara defisitnya dapat melebar jadi Rp204 triliun. 

“Windfall dari penerimaan komoditas belum cukup menambal pelebaran belanja. Defisit tambahan Rp204 triliun membuat proyeksi defisit APBN bisa melebar ke Rp866 triliun sampai akhir tahun 2026. Ini setara 3,4% PDB,” ungkapnya.

Bhima menjelaskan, dampak kenaikan harga minyak tidak hanya dirasakan pada subsidi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga pada komponen belanja negara lainnya, seperti kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan subsidi listrik. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda terhadap APBN.

Dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel di atas asumsi pemerintah berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Jika harga minyak dunia menembus kisaran US$100–US$120 per barel, tambahan belanja negara pada 2026 diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp515 triliun.

Risiko kenaikan harga minyak, lanjut Bhima, juga berkaitan dengan potensi gangguan pasokan global, terutama jika konflik berdampak pada jalur strategis seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. 

Baca Juga: Harga Minyak Tembus US$ 100 per Barel, Biaya Operasional Maskapai Diprediksi Meroket

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News