KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) ke level US$ 112,81 per barel pada September 2026 dinilai dapat meningkatkan risiko fiskal Indonesia.

Sebagai informasi, pada Senin (12/10/2026), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga ICP sebesar US$ 112,81 per barel pada September 2026. Di level ini, ICP naik US$ 23,38 atau sekitar 26% dari Agustus 2026 yang sebesar US$ 89,43 per barel.

Ekonom energi Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Ishak Razak menjelaskan, meskipun ICP September tembus US$ 112 per barel, rata-rata ICP Januari-September masih sekitar US$ 92 per barel.

"Kenaikan harga minyak dunia meningkatkan risiko fiskal Indonesia, tetapi masih dalam batas yang dapat dikelola," ujarnya kepada Kontan, Selasa (13/10/2026).

Namun demikian, rata-rata ICP tersebut masih 31% lebih tinggi dari asumsi APBN di level US$ 70 per barel.

Baca Juga: Kemenkeu: APBN 2027 Sudah Antisipasi Skenario Terburuk Harga Minyak Mentah

Pemerintah memperkirakan setiap kenaikan US$ 1 per barel dapat menambah defisit sekitar Rp 6 triliun. Dengan target defisit sekitar 2,9% PDB dan batas maksimal 3%, lanjut Ishak, ruang fiskal menjadi semakin sempit jika harga minyak bertahan di atas US$ 100 per barel atau nilai tukar rupiah melemah.

Ishak menyoroti tekanan terbesar telah terlihat pada subsidi dan kompensasi energi. Hingga 30 September, Kementerian Keuangan mencatat realisasinya mencapai Rp 376,8 triliun atau 84,3% dari pagu APBN 2026. Level ini, menurut Ishak, jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Ia melihat, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi sehingga selisih biaya akibat kenaikan harga minyak ditanggung APBN.

Di sisi lain, lanjut Ishak, manfaat dari harga minyak yang tinggi terhadap penerimaan negara masih terbatas karena lifting minyak dan gas (migas) berada di bawah target.

"Sebagai negara net importir minyak, Indonesia juga menghadapi kenaikan nilai impor energi dan kebutuhan devisa yang lebih besar ketika harga minyak meningkat," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Tetap Beli Minyak Mentah dari AS Meskipun dapat Pasokan dari Rusia

Untuk meredam dampaknya, Ishak menegaskan pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja termasuk mengurangi anggaran program prioritas (flagship) seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu mmemastikan pembayaran kompensasi energi tepat waktu kepada Pertamina, serta memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. 

Upaya lain yang tak kalah penting ialah meningkatkan lifting migas.

"Pemerintah juga perlu memperkuat diversifikasi pasokan energi ke energi baru terbarukan (EBT) termasuk bioetanol dan mempercepat adopsi kendaraan listrik," imbuh Ishak.

Baca Juga: Bahlil Lapor Prabowo Pastikan Pasokan LPG hingga Minyak Mentah Aman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News