KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Situasi harga minyak dunia yang menembus level US$100 per barel merupakan tantangan fiskal yang serius bagi Indonesia. Sebagai catatan, setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah diproyeksikan menanggung tambahan beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp6,7 triliun hingga Rp10,3 triliun (bergantung pada fluktuasi nilai tukar Rupiah). “Secara mendasar, kenaikan harga minyak ke level US$100 akan menciptakan efek gunting pada anggaran. Artinya pengeluaran subsidi melonjak tajam, sementara ruang fiskal menyempit,” ungkap Founder Traderindo.com Wahyu Laksono kepada Kontan, Senin (09/03/2026).
Baca Juga: Minyak Dunia Melonjak, Bahlil Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Lebaran Menurutnya, pemerintah akan menanggung selisih antara harga keekonomian (harga pasar) dengan harga jual eceran BBM subsidi. Semakin tinggi harga minyak, semakin besar selisih yang harus dibayarkan dari kas negara. “Jika harga minyak bertahan di level US$ 100 dalam waktu lama, tambahan beban subsidi bisa membengkak hingga Rp 200 triliun lebih. Ini berisiko mendorong defisit APBN melampaui batas aman 3% dari PDB,” ungkap dia. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi penurunan nilai tukar, sedangkan pembelian minyak dilakukan dalam dolar AS, sedangkan saat ini masih terjadi pelemahan Rupiah (kini mendekati Rp17.000) sehingga semakin memperberat biaya impor energi. Lebih lanjut, menurut dia, pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bahwa harga BBM subsidi aman hingga Lebaran adalah upaya menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat selama periode konsumsi tinggi. “Pemerintah menggunakan asumsi ICP (Indonesian Crude Price) yang jauh di bawah US$ 100. Ketika harga menembus level US$92 seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), itu sudah menjadi ‘lampu kuning’ bagi fiskal. Apalagi jika harga bertahan di atas US$100 ini bisa jadi sinyal darurat dan memicu perubahan kebijakan,” ungkap dia. Sebelumnya dalam catatan Kontan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengkaji berbagai kebijakan untuk merespons kenaikan harga minyak global yang telah menembus level US$ 100 per barel.
Baca Juga: Minyak Dunia Melonjak, Bahlil Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Lebaran Menurutnya, sejumlah negara seperti Filipina dan Myanmar mempertimbangkan kebijakan
work from home (WFH) atau pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah Indonesia masih mengkaji langkah yang paling sesuai dengan kondisi domestik. “Kita lagi melakukan
exercise. Apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (9/3/2026). Bahlil menerangkan, pemerintah akan menempuh langkah efisiensi energi untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi domestik. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mempercepat implementasi biodiesel dari B40 menjadi B50. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat penerapan campuran bioetanol pada bensin melalui program E20.
“Karena kalau harga minyak fosil bisa melampaui 100 US dolar per barel, maka akan lebih murah jika kita melakukan
blending,” kata Bahlil. Di tengah lonjakan harga minyak global tersebut, Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi di dalam negeri tidak akan mengalami kenaikan hingga periode Lebaran tahun ini. “Sampai dengan hari raya ini Insya Allah tidak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi.” ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
