KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah ekonom menilai reli harga minyak mentah Brent ke level di atas US$ 100 per barel berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui kenaikan beban subsidi dan kompensasi energi.

Harga minyak mentah acuan masih melanjutkan reli dengan Brent bertahan di atas US$ 100 per barel.

Berdasarkan Bloomberg, Kamis (10/9/2026) pukul 17.05 WIB, harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman November 2026 menguat 1,22% ke US$ 102,45 per barel. Sejalan, harga minyak WTI untuk kontrak pengiriman Oktober 2026 menguat 1,75% menjadi US$ 97,74 per barel.

Baca Juga: Harga Minyak Reli di Atas US$ 100 Per Barel, Purbaya Pastikan Defisit APBN Terkendali

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman mengatakan, reli Brent ke US$ 102,45 per barel berpotensi bertahan tinggi hingga akhir tahun, tetapi belum tentu menetap di atas US$ 100 per barel.

Menurutnya, faktor utama kenaikan harga minyak bukan hanya fundamental permintaan, melainkan juga premi risiko geopolitik dan gangguan pasokan. Selama ketidakpastian pasokan belum mereda, volatilitas harga minyak akan tetap tinggi dan ruang koreksi harga relatif terbatas.

"Bagi APBN, kenaikan harga minyak menjadi tekanan karena Indonesia merupakan net importer minyak. Tambahan penerimaan migas memang meningkat, tetapi berpotensi lebih kecil dibanding tambahan beban impor, subsidi, dan kompensasi energi," ujar Rizal kepada Kontan, Kamis (10/9/2026).

Ia menambahkan, semakin lama harga minyak bertahan di atas asumsi APBN, semakin besar deviasi fiskal yang harus diserap pemerintah.

"Semakin lama minyak bertahan di atas asumsi APBN, semakin besar deviasi fiskal yang harus diserap pemerintah," ujar Rizal.

Tekanan paling langsung berada pada BBM subsidi. Jika harga jual domestik dipertahankan sementara harga minyak dunia tinggi, selisih keekonomian akan melebar sehingga beban subsidi dan kompensasi energi meningkat.

Baca Juga: Anggaran 2026 Mepet, Purbaya Siapkan Dana Cadangan untuk Program 200 Juta Rekening

Dengan kondisi tersebut, pilihan pemerintah menjadi semakin sempit. APBN harus menanggung tambahan beban, konsumsi subsidi dikendalikan lebih ketat, atau sebagian tekanan harga ditransmisikan kepada masyarakat.

Rizal juga mengingatkan kombinasi minyak mahal dan rupiah yang melemah. Kondisi tersebut dapat menciptakan double shock karena impor minyak dibayar dalam dolar, sehingga menekan APBN, neraca perdagangan, dan inflasi secara bersamaan.

Oleh karena itu, risiko yang perlu diwaspadai bukan sekadar harga Brent menembus US$ 100 per barel, tetapi apabila harga tinggi tersebut bertahan lama bersamaan dengan pelemahan rupiah.

"Pada titik itu shock energi dapat berubah menjadi tekanan fiskal dan makroekonomi yang lebih luas," katanya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN akan sangat bergantung pada perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Baca Juga: Beda dengan Airlangga, Purbaya: Anggaran Pembukaan 200 Juta Rekening Belum Final

Menurutnya, apabila harga minyak masih bertahan tinggi, defisit anggaran berpotensi melebar. Hal ini terjadi karena volume konsumsi BBM bersubsidi dapat meningkat, sementara selisih antara harga minyak internasional dan harga domestik juga semakin lebar.

"Tergantung perkembangan geopolitik Timteng. Kalau harga masih bertahan tinggi, defisit anggaran bisa melebar karena volume konsumsi BBM bersubsidi naik dan selisih harga internasional dan domestik juga melebar," kata David.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News