KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kenaikan harga minyak dunia hingga menembus ke level US$ 100 per barel berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman mengatakan, kenaikan harga minyak tersebut mencerminkan tingginya premi risiko geopolitik yang tengah diperhitungkan pasar.

“Kenaikan Brent ke atas US$ 107 per barel menunjukkan pasar sedang memasukkan premi risiko geopolitik yang tinggi,” kata Rizal kepada Kontan, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Suahasil Jadi Menkeu, Ekonom: Jangan Berharap Banyak Tanpa Evaluasi MBG-KDMP

Menurut dia, harga minyak dunia berpeluang bertahan di atas US$ 100 per barel dalam jangka pendek selama gangguan pasokan dan risiko jalur distribusi energi belum mereda.

Meski demikian, Rizal menilai level tersebut belum tentu menjadi kondisi normal baru. Harga minyak masih dapat terkoreksi dengan cepat apabila ketegangan geopolitik mulai mereda.

Pada Senin (14/9/2026), harga minyak mentah berjangka Brent tercatat naik US$ 2,90 atau 2,77% menjadi US$ 107,51 per barel. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) menguat US$ 2,27 atau 2,27% menjadi US$ 102,32 per barel.

Kenaikan harga minyak dunia juga menjadi perhatian bagi Indonesia karena dapat memperlebar selisih antara harga minyak global dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN.

Rizal mengatakan, pemerintah belum perlu langsung melakukan revisi APBN hanya karena terjadi lonjakan harga minyak dalam waktu singkat. Namun, pemerintah perlu menyesuaikan outlook fiskal apabila harga minyak tetap berada di level tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Menurutnya, faktor yang lebih menentukan terhadap kondisi APBN bukan sekadar lonjakan harga dalam jangka pendek, melainkan rata-rata harga minyak hingga akhir tahun.

“Yang menentukan bukan lonjakan sesaat, tetapi rata-rata harga sampai akhir tahun,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenkes Dukung Penguatan Aturan Vape, Cegah Penyalahgunaan Narkotika

Di sisi lain, kenaikan harga minyak memang dapat memberikan tambahan penerimaan negara dari sektor migas. Namun, menurut Rizal, tambahan penerimaan tersebut berpotensi tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan belanja subsidi dan kompensasi energi.

Rizal memperkirakan, apabila harga minyak bertahan jauh di atas asumsi APBN, tambahan beban fiskal pemerintah dapat mencapai puluhan hingga lebih dari Rp100 triliun. Sementara itu, outlook anggaran subsidi pada 2026 yang mencapai Rp 227,26 triliun.

Besarnya tambahan anggaran tersebut akan sangat bergantung pada sejumlah faktor, mulai dari pergerakan nilai tukar rupiah, lamanya harga minyak bertahan di level tinggi hingga volume konsumsi energi.

“Jika harga minyak bertahan jauh di atas asumsi, tambahan beban APBN dapat mencapai puluhan hingga lebih dari seratus triliun rupiah, tergantung kurs, durasi kenaikan harga, dan volume konsumsi,” jelas Rizal.

Risiko terhadap APBN juga dapat semakin besar apabila kenaikan harga minyak dunia berlangsung bersamaan dengan tingginya konsumsi BBM bersubsidi.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tekanan ganda. Biaya subsidi per liter meningkat seiring kenaikan harga minyak, sementara volume BBM yang harus disubsidi juga dapat meningkat apabila konsumsi masyarakat tetap tinggi.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Persoalan BBM Subsidi di Makassar, Ada Tangki Diubah hingga 1 Ton

Karena itu, Rizal bilang, pengendalian volume konsumsi dan ketepatan sasaran subsidi menjadi semakin penting untuk menjaga kesehatan APBN.

Meski harga minyak dunia melonjak, Rizal menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya memprioritaskan perbaikan targeting subsidi serta pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan tambahan penerimaan dari sektor migas sebagai bantalan untuk meredam tekanan terhadap APBN.

“Subsidi harus tetap berfungsi sebagai shock absorber bagi kelompok rentan, bukan menjadi subsidi harga yang terlalu luas dan mahal bagi APBN,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News