KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang melonggarkan kuota produksi sektor pertambangan, termasuk batubara, jika harga komoditas global terus menunjukkan tren yang menguntungkan.

Langkah ini dipertimbangkan untuk memaksimalkan penerimaan negara sekaligus menjaga momentum bisnis di tengah dinamika pasar internasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian kuota produksi atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan mempertimbangkan perkembangan harga komoditas dunia serta situasi geopolitik global, khususnya ketegangan di Timur Tengah.

"Saat harga sedang bagus, idealnya produksi juga harus melimpah. Namun, setiap keputusan tetap akan dihitung secara cermat," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Senin (8/6/2026).

Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Sebut Indonesia Bakal Dapat Pasokan LPG dan Minyak dari Rusia

Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah dapat mengubah kebijakan pembatasan produksi yang sebelumnya diterapkan untuk menopang harga komoditas. 

Indonesia sendiri merupakan eksportir terbesar batubara termal dan salah satu produsen nikel terbesar di dunia.

Pada tahun ini, Kementerian ESDM memangkas kuota produksi batubara dan bijih nikel. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung harga komoditas di pasar global. 

Namun, pembatasan pasokan nikel turut berdampak pada menurunnya tingkat utilisasi sejumlah fasilitas smelter di dalam negeri akibat keterbatasan bahan baku.

Untuk 2026, pemerintah menetapkan kuota produksi batu bara sebesar 600 juta ton, turun dibandingkan realisasi produksi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. 

Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Buka Suara Rencana Stop Impor Solar Mulai April 2026

Sementara itu, kuota produksi nikel ditetapkan sekitar 260 juta hingga 270 juta ton, lebih rendah dari kebutuhan industri yang diperkirakan mencapai 340 juta hingga 350 juta ton.

Bahlil sebelumnya juga menyampaikan wacana serupa pada Maret lalu. Namun hingga kini, pemerintah belum mengumumkan perubahan resmi terhadap besaran RKAB untuk komoditas pertambangan.

Bagi pelaku usaha tambang, sinyal pelonggaran kuota ini berpotensi menjadi katalis positif jika harga komoditas tetap bertahan di level tinggi. 

Di sisi lain, pemerintah masih harus menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi, stabilitas harga, dan keberlanjutan pasokan bagi industri hilir nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News