JAKARTA. Polemik pemberian insentif untuk produsen mobil yang memproduksi mobil low cost green car (LCGC) terus berlanjut. Pasalnya, saat ini harga-harga mobil LCGC tersebut sudah beranjak naik sekitar 6% dari yang seharusnya dipatok Rp 80 juta sampai Rp 100 juta per unit. Bila harga naik, mestinya insentif tersebut tidak berlaku lagi.

Aturan pemberian insentif itu tertuang dalam PP No 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor. Insentif pembebasan PPnBM diberikan kepada mobil dengan kapasitas mesin maksimal 1.200 cc dengan pemakaian bahan bakar minimal 1 liter per 20 kilometer.

Pengamat Otomotif Nasional Soehari Sargo menjelaskan, mobil LCGC mestinya sudah dikenakan PPnBM, hal ini karena pasarnya yang sekarang kian tumbuh sehingga otomatis bisa memberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara. "Lebih baik subsidinya itu untuk membuat infrastruktur transportasi umum," imbuhnya ke KONTAN, Rabu (9/12).

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Dengan kata lain, insentif yang selama ini diberikan kepada produsen mobil harus segera dihentikan dan dialihkan untuk penataan transportasi perkotaan yang kini semakin tidak jelas arahnya. Dia menyatakan, infrastruktur yang buruk membuat masyarakat enggan memakai transportasi umum, dan memilih memiliki kendaraan pribadi.

Berbeda dengan Suhari, Direktur Marketing & Aftersales Service PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy menyatakan, cita-cita awal membangun mobil LCGC memang bukan bertujuan mendongkrak penerimaan negara, tapi untuk merangsang investor asing masuk ke Indonesia, di sektor otomotif.

Selain itu, banyak juga industri pendukung otomotif yang akan tumbuh. "Dari awal memang cita-citanya bukan untuk menumbuhkan pajak, walau memang melihat pertumbuhan penjualan mobil LCGC memang cukup menggiurkan untuk penerimaan pajak," ungkap Jonfis kepada KONTAN, kemarin .

Saat ini Honda, memiliki produk LCGC Brio Satya. Hingga November lalu Brio Satya terjual sebanyak 3.736 unit, dari total penjualan sebesar 28.653 unit sepanjang Januari–November.

Sementara menurut Ignatius Warsito, Pelaksana Tugas Direktur Industri Transportasi Darat, Kementerian Perindustrian, hingga kini belum ada usulan untuk mencabut insentif pajak yang dinikmati LCGC. Ia mengingatkan tujuan LCGC agar produk kendaraan lebih hemat energi. Dalam aturannya, mensyaratkan penggunaan bahan bakar minimal 20 km per liter. "Kalau bisa ke depan lebih irit lagi," kata Warsito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News