KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengklaim kebijakan pemotongan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan nikel telah membuahkan hasil positif bagi industri dalam negeri. 

Langkah yang diambil pemerintah tersebut dinilai berhasil menyelamatkan harga nikel global dari kejatuhan yang lebih dalam. Selain menjaga stabilitas harga di pasar internasional, kebijakan ini terbukti ampuh dalam mengamankan serta mendongkrak pundi-pundi penerimaan negara secara signifikan.

Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto mengungkapkan, pembatasan kuota produksi ini sangat penting mengingat posisi dominan Indonesia sebagai produsen utama nikel di tingkat global saat ini. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Beban Membengkak, Industri Tekstil Minta Kenaikan Pajak Air Tanah Bertahap

Berdasarkan paparannya, kontribusi pasokan dari tanah air telah menguasai sebagian besar pangsa pasar komoditas dunia secara masif. 

"Ini kalau dari segi global nickel mine dari tambang ya produksi tambangnya ini sekitar 66% kontribusinya Indonesia," ujarnya dalam rangkaian acara Indonesia Critical Minerals Conference 2026, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dominasi tersebut tidak hanya terjadi pada sektor hulu pertambangan mentah saja, melainkan juga tercermin pada kapasitas produksi fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada di dalam negeri. 

Seto menyebut ekosistem hilirisasi Indonesia memegang peran yang sangat vital dalam menentukan arah pergerakan harga dan pasokan global. 

"Kalau dari smelting output kita sekitar 64% tahun 2025 ini ya estimasi sebagai output capacity-nya," jelasnya.

Besarnya porsi pasokan tersebut membuat pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menjaga keseimbangan pasar global agar tidak mengalami kelebihan pasokan yang bisa merusak struktur industri. Seto mengaku telah mendiskusikan lonjakan produksi ini secara intensif bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

"Karena kalau kita sudah begitu besar gitu ya 65%-66% gitu kan. Terus kita terus berproduksi tanpa memperhatikan keseimbangan di pasar itu harganya pasti akan collapse," tegasnya.

Baca Juga: Pengusaha Industri Nikel Minta Kejelasan Aturan Ekspor Ferro Alloy Melalui DSI

Kekhawatiran ambruknya harga komoditas ini sempat menjadi kenyataan pada paruh kedua tahun lalu akibat ekspektasi pasar terhadap ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh para pelaku tambang nasional. Lonjakan kapasitas produksi yang tidak terkendali tersebut sempat memicu kepanikan dari para pelaku industri dan pembeli internasional.

"Jadi yang terjadi di 2025 mulai kuartal ketiga, kuartal keempat harga nikel itu turun di bawah US$ 15.000. Kenapa? Karena semuanya pada khawatir dengan ekspansi produksi nikel di Indonesia," imbuhnya.

Menurut Seto, laju ekspansi komoditas nikel di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah industri pertambangan mineral di dunia. 

Dia bilang, jika pemerintah tetap membiarkan tingkat produksi berjalan datar tanpa ada pembatasan melalui RKAB, dampak buruk yang dihasilkan akan jauh lebih masif bagi perekonomian. 

"Kita akan menciptakan salah satu surplus terbesar dalam sejarah nikel dunia, akibatnya harganya akan collapse. Kalau harganya collapse ya berarti kan kita menjual resource kita ini murah," katanya.

Namun, prediksi buruk tersebut berhasil dihindari setelah pemerintah mengumumkan kebijakan pemangkasan kuota RKAB nikel yang langsung direspons positif oleh pergerakan harga komoditas di pasar internasional. 

Setelah pengumuman pemotongan tersebut diterbitkan, harga nikel langsung bergerak naik secara bertahap hingga mendekati level psikologis baru. 

Baca Juga: Industri Nikel Baru Setengah Jalan, Hilirisasi Masih Hasilkan Produk Setengah Jadi

"Kalau dilihat ketika kita umumkan cut ya dari 270 (juta ton) ya kita cut kira-kira nett sekitar 15%-20% estimasi saya, harga nikel itu naiknya dari US$ 15.000 ke US$ 18.000 sekarang hampir US$ 20.000," tuturnya.

Lebih lanjut, Seto menambahkan, kenaikan harga ini pada akhirnya berhasil menutupi penurunan volume produksi, sehingga pendapatan negara dari sektor royalti tetap terjaga dan justru meningkat drastis berkat adanya revisi Harga Patokan Mineral (HPM). 

"Jadi ya menurut saya intervensi ini, kalau saya pribadi bilang ini memang diperlukan. Kalau nggak terjadi tadi ya harga nikel collapse, ya sama saja efeknya akan sama pasti ada layoff apa segala macam tutup itu akan sama, mendingan kita cegah sekarang gitu," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News