Jakarta. Harga komoditas pangan masih stabil tinggi, meski harga minyak dunia sudah turun sejak tahun lalu. Kondisi ini dinilai sebagai hal janggal akibat kegagalan pemerintah mengintervensi sektor hilir.

Pengamat Pertanian Posman Sibuea, mengatakan selama ini, di sektor hilir, pemerintah membuka mekanisme pasar yang bebas dan besar-besaran. Para pedagang dan importir pangan diberikan keleluasaan melakukan pengadaan pangan dan menentukan harga.

Namun di sisi lain, pemerintah tidak serius meningkatkan produksi pangan di hulu. Malahan pemerintah mengetatkan peraturan di hulu.

"Pemerintah juga tidak mendorong adanya diversifikasi pangan. Padahal kebutuhan protein hewani tidak melalu harus dipenuhi dari daging sapi, bisa juga dari kelinci dan unggas," ujarnya kepada KONTAN, Senin (3/10).

Ia mengusulkan agar pemerintah mendorong adanya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan komoditas pangan lokal. Pengembangan pangan-pangan lokal itu baik untuk mengurangi ketergantungan pada produk pangan impor.

Dalam hal pengembangan sumber pangan hewani misalnya, pemerintah bisa melakukannya secara masif dengan memperbanyak penyuluh-penyuluh teknologi pangan. Selama ini kan pemerintah hanya mengembangan penyuluh di sektor hulu, padahal penyuluh di sektor hilir juga penting agar masyarakat tertarik mengkonsumsi produk pangan lokal.

Para penyuluh pangan di sektor hilir ini bisa mengajari masyarakat mengolah singkong menjadi tepung yang bagus sehingga bisa menjadi pangan alternatif di luar beras.

Kalau di Sumatra Utara sudah dikembangkan beras analog atau beras tiruan. Beras ini berbahan baku ubi jalar, tapi diolah berbentuk beras.

Nah pengembangan produk pangan lokal ini bisa menjadi alternatif mengurangi ketergantungan pada impor pangan, namun sekaligus memberdayakan pangan lokal.

Hal ini sesuai dengan Nawacita yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggir melalui penyediaan pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto