JAKARTA. Harga produk pangan menjelang Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 sudah meningkat. Peningkatan harga pangan terjadi mulai pertengahan Desember.

Saat ini, harga pangan secara umum sudah naik rata-rata 5%. Kenaikan harga pangan ini terjadi secara masif dan merata di seluruh daerah. Pola kenaikannya pun berbeda dengan kenaikan harga pangan pada umumnya, sebab kenaikan harga ini justru terjadi tiap hari, meskipun kecil.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat harga cabai rawit naik menjadi rata-rata Rp 63.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya sekitar Rp 50.000, harga minyak goreng curah dari sebelumnya Rp 11.000 per kg menjadi Rp 12.500 per kg dan diprediksi bisa tembus Rp 15.000 per kg di akhir tahun.

Demikian juga dengan harga telur naik menjadi Rp 21.500 per kg dari sebelumnya Rp 20.800 per kg. Harga beras juga nai dari selama ini harga normalnya mulai dari Rp 9.000 per kg - Rp 11.000 per kg menjadi sekitar Rp 10.000 per kg hingga Rp 13.000 per kg.

Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansyuri bilang harga daging sapi pun naik dari selama ini rata-rata Rp 12.000 per kg, sekarang sudah melonjak menjadi Rp 124.000 per kg untuk daging paha belakang. "Harga sapi ini masih berpotensi naik lagi," jelas Abdullah.

Menurut Abdullah pola kenaikan harga pangan setiap menjelang hari besar keagamaan sudah biasa terjadi setiap tahun. Persoalannya adalah kesiapan pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga pangan ini justru minim. Akibatnya, pemerintah kerap menjadi pemadam kebakaran saat harga sudah melonjak drastis.

Padahal kalau Kementerian Pertanian (Kemtan) bisa melakukan pemetaan produksi dan melakukan distribusi pangan dari daerah yang surplus produksinya ke daerah yang minus, maka kenaikan harga pangan dapat diatasi.

"Jangan sampai ketika harga pangan sudah naik, justru pemerintah menyalahkan pedagang, padahal itu kelalaian pemerintah sendiri," ujar Abdullah kepada KONTAN, Senin (19/12).

Abdullah mendesak Kemtan dan Kementerian Perdagangan (Kemdag) melakukan komunikasi intensif dan menyeluruh mulai dari hulu ke hilir dari petani hingga pedagang. Pemerintah harus memastikan untuk wilayah yang produksinya kurang harus ditambal atau disubsidi silang dari daerah yang produksinya surplus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto