KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax series yang dijual Pertamina maupun SPBU swasta lainnya, hampir rampung.

Hal ini menyusul masih ditahannya harga BBM nonsubsidi Pertamina dan SPBU swasta pada bulan April di tengah lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level 100 dollar AS per barrel.

"Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menuturkan, pemerintah pada dasarnya hanya dapat menetapkan harga pada BBM subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, sementara untuk nonsubsidi seperti Pertamax cs menyesuaikan harga pasar.

Baca Juga: Permintaan Mobil Listrik Meningkat, APM Andalkan Efisiensi dan Strategi First Buyer

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi pun sejalan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022. "Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar," kata dia.

Sebelumnya, badan usaha SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP memutuskan untuk menahan harga jual BBM sejak awal April 2026.

Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan sempat mengatakan bahwa pemerintah bersama Pertamina dan badan usaha swasta masih akan melakukan pembahasan terkait penyesuaian harga.

Pembahasan dilakukan saat dirinya sudah tiba di Indonesia.

Baca Juga: Industri AMDK Usulkan, Penerapan Kenaikan Pajak Air Tanah Secara Bertahap

"Menyangkut dengan penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi, kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada," ujar Bahlil dalam konferensi pers secara daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, di tengah dinamika fluktuasi harga minyak dunia yang bergerak cepat, pemerintah akan terus melakukan kajian secara lebih intensif guna menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan global.

Namun Bahlil memastikan bahwa pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, dengan menjaga stabilitas harga BBM subsidi.

"Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat di bawah. Terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih, dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik," kata Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News