KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina menaikkan harga Pertamax Series di mana Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp 14.000 per liter per 1 Oktober 2023. Jika dibandingkan dengan Pertalite (RON 90) yang saat ini masih Rp 10.000 per liter, maka harga keduanya selisih Rp 4.000 per liter. Pertamina berharap, kenaikan harga Pertamax saat ini, tidak membuat adanya migrasi ke Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang notabene harganya lebih murah. 

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting berharap konsumen pengguna BBM non-subsidi tidak migrasi membeli Pertalite. 

“Segmen pengguna Pertamax umumnya memahami perlunya BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (2/10). 

Meski ada kemungkinan migrasi pelanggan ke Pertalite, Irto menyatakan, hingga saat ini kuota BBM Pertalite masih cukup tersedia hingga tutup tahun. 

Baca Juga: Pertamax Series Naik, Begini Penjelasan Pertamina

Sampai dengan Agustus 2023, Pertamina Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan Pertalite sebesar 19,8 juta kilo liter (KL) dari kuota 32,5 juta KL. Artinya sudah terealisasi 60,92%. 

“Sekali lagi harapannya konsumen tetap menggunakan BBM non subsidi,” tegasnya. 

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan, selisih harga BBM saat ini memungkinan migrasi pelanggan dari Pertamax ke Pertalite. 

"Tetapi jumlahnya saya kira tidak banyak, tetapi kemungkinan sih pasti ada," jelasnya di Gedung Kementerian ESDM, Senin (2/10). 

Tutuka menyatakan, kenaikan harga Pertamax sebagai BBM non-subsidi karena tersengat melambungnya harga minyak mentah dunia saat ini. 

Meski begitu, Tutuka melihat, harga minyak mentah sudah kembali turun dan tidak akan terus naik. 

Baca Juga: Selisih Pertalite dan Pertamax Makin Jauh, Ada Kemungkinan Migrasi Pelanggan

Dia memastikan, kenaikan harga minyak mentah tidak akan berpengaruh pada harga BBM jenis khusus penugasan (JBKP) yakni Pertalite. 

Sejatinya, untuk menahan migrasi pelanggan Pertamax ke Pertalite, Tutuka bilang pentingnya penyaluran tepat sasaran. 

"Itu yang pernah kita sampaikan dulu bahwa BBM JBKP itu harus tepat sasaran dimana revisi peraturan (Perpres 191 Tahun 2014) dulu," terangnya. 

Tanpa merinci proses terkini, ia mengungkapkan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk merevisi kebijakan tersebut. 

"Komunikasi (dengan kementerian terkait) sedang berjalan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi