KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lonjakan harga plastik global dinilai belum akan memberi tekanan besar terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi domestik, meskipun biaya produksi industri, terutama sektor kemasan, mengalami kenaikan signifikan.

Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi 0% merupakan langkah tepat untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut terhadap aktivitas ekonomi.

Seperti diketahui, harga plastik di dalam negeri per April 2026 melonjak tajam hingga 80%–100% akibat krisis global dan kenaikan biaya bahan baku impor. Harga biji plastik polipropilena (PP) bahkan menembus kisaran Rp 66.900 hingga Rp 102.900 per kilogram, sementara high-density polyethylene (HDPE) naik hingga Rp 50.000 per kilogram.

Kondisi ini mendorong kenaikan biaya operasional industri, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang banyak bergantung pada bahan kemasan plastik. Meski demikian, Myrdal menilai kontribusi kenaikan harga plastik terhadap inflasi relatif terbatas, yakni hanya sekitar 30 basis poin (bps).

Baca Juga: Pemerintah Masih Menghitung Dampak Inflasi dari Kenaikan Harga Plastik

“Pengaruhnya ke inflasi tidak besar. Secara bobot juga relatif kecil, sekitar 30 basis poin,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, dampak inflasi dari kenaikan harga plastik dapat diredam karena adanya berbagai alternatif, seperti penggunaan bahan kemasan lain atau daur ulang plastik.

Dari sisi produsen, menurutnya pelaku industri juga cenderung tidak langsung membebankan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen, sehingga tekanan harga lebih banyak ditahan di tingkat produsen.

Selain itu, kenaikan harga plastik secara tidak langsung juga berpotensi menurunkan konsumsi plastik, sejalan dengan upaya pengurangan penggunaan plastik yang selama ini didorong pemerintah.

Baca Juga: Prabowo Janji Kucurkan Bantuan Langsung untuk Pengolahan Sampah di Daerah

Menurut Myrdal, stimulus pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik tetap penting untuk menjaga kelancaran aktivitas industri dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

“Langkah pemerintah ini setidaknya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap kuat di tengah tekanan global,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah, termasuk sinergi dengan otoritas moneter, merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi domestik agar tidak terganggu oleh gejolak global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News