KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan akan merevisi kebutuhan belanja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Revisi ini diperlukan, mengingat saat ini harga kelapa sawit sedang naik tinggi. “Dengan perkembangan kenaikan harga sawit dan kebutuhan belanja BPDPKS, tentunya akan ada revisi terhadap rencana bisnis dan anggaran awal dari BPDPKS, yang sesuai dengan perkembangannya saat ini,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (21/3). Saat ini, pagu awal belanja BPDPKS tercatat sebesar Rp 5,8 triliun. Tahun ini juga, BPDPKS berencana menyalurkan dana pembiayaan selisih harga biodiesel sebanyak 10,15 juta kiloliter, dan juga akan membayar selisih harga acuan keekonomian dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebanyak 1,2 juta kiloloter.
Harga Sawit Melonjak, Anggaran Belanja BPDPKS Akan Direvisi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan akan merevisi kebutuhan belanja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Revisi ini diperlukan, mengingat saat ini harga kelapa sawit sedang naik tinggi. “Dengan perkembangan kenaikan harga sawit dan kebutuhan belanja BPDPKS, tentunya akan ada revisi terhadap rencana bisnis dan anggaran awal dari BPDPKS, yang sesuai dengan perkembangannya saat ini,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (21/3). Saat ini, pagu awal belanja BPDPKS tercatat sebesar Rp 5,8 triliun. Tahun ini juga, BPDPKS berencana menyalurkan dana pembiayaan selisih harga biodiesel sebanyak 10,15 juta kiloliter, dan juga akan membayar selisih harga acuan keekonomian dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebanyak 1,2 juta kiloloter.