KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peternak ayam ras petelur meminta pemerintah memastikan ketersediaan jagung dengan harga yang wajar. Permintaan tersebut disampaikan karena biaya pakan terus meningkat, sementara harga telur di tingkat peternak masih jauh di bawah harga acuan pemerintah. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso mengatakan, jagung menjadi bahan baku utama pakan dengan porsi sekitar 50%. Bagi peternak rakyat, jagung juga belum dapat digantikan dengan bahan baku lain. “Jagung porsinya 50%, belum bisa diganti oleh apapun bagi kami peternak rakyat. Karena kami peternak rakyat ini mengandalkan mencampur, mengaduk sendiri sebagai bagian agar mengurangi biaya ongkos produksi,” ujar Yudianto dalam RDPU Komisi IV DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga: Suplai Menyusut, FINI Proyeksi Produksi Nikel Indonesia Turun 4% di 2026 Menurut Yudianto, harga jagung yang diterima peternak saat ini rata-rata hampir Rp 8.000 per kilogram. Di Lampung, harga jagung mencapai sekitar Rp 8.400 per kilogram, sedangkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar Rp 7.700 per kilogram. Kenaikan biaya juga terjadi pada bahan baku pakan lainnya. Yudianto menyebut, harga bungkil kedelai saat ini mencapai sekitar Rp 9.900-Rp 10.000 per kilogram, naik dari kisaran Rp 7.200-Rp 7.500 per kilogram pada Januari-Juni 2026. Bahan baku tersebut masih sepenuhnya bergantung pada pasokan impor. Dengan komposisi pakan yang menggunakan sekitar 50% jagung dan 25% bungkil kedelai, kenaikan harga kedua bahan baku tersebut turut menekan biaya produksi peternak. Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak sejak April 2026 berada jauh di bawah harga pembelian di tingkat peternak yang ditetapkan dalam Perbadan Nomor 6 Tahun 2024 sebesar Rp26.500 per kilogram. Yudianto menyebut harga telur sejak April rata-rata hanya berada di kisaran Rp 19.000-Rp 20.000 per kilogram. Harga bahkan sempat menyentuh titik terendah Rp 17.100 per kilogram pada Juni.

Baca Juga: Produksi Minyak Belum Capai Target, Penerimaan Migas Tak Cukup Biayai Subsidi BBM Dalam enam bulan terakhir, rata-rata harga telur berada di kisaran Rp 20.000-Rp 21.000 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, peternak diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 5.000-Rp 7.000 per kilogram telur. Tekanan semakin berat karena produksi telur di sejumlah daerah tidak terserap dengan baik. Yudianto menyebut telur sempat menumpuk dan sebagian produksi di Kalimantan bahkan terpaksa dibuang karena tidak ada pembeli. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan membeli pakan. Bahkan, sejumlah peternak mulai mengosongkan kandang karena tidak lagi mampu menanggung biaya produksi. “Untuk mempertahankan swasembada telur ini selama enam bulan kondisi seperti ini, sudah banyak peternak yang bertumbangan,” kata Yudianto.

Peternak Minta Pasokan Jagung

Persoalan jagung yang dihadapi peternak bukan hanya soal harga, tetapi juga ketersediaannya. Yudianto mengatakan, peternak masih kesulitan mendapatkan jagung untuk kebutuhan pakan. Pinsar Petelur Nasional memperkirakan, kebutuhan jagung peternak hingga Februari 2027 mencapai sekitar 223.000 ton. Kebutuhan tersebut perlu diantisipasi agar pasokan pakan tetap tersedia. “Kami estimasi butuh jagung 223.000 ton. Estimasi akan digunakan sampai dengan bulan Februari. Kami tidak akan meminta-minta, kami akan membeli, mudah-mudahan membeli dengan harga seimbang,” ujar Yudianto.

Baca Juga: Menko AHY Buka Suara soal Rencana Impor KRL Bekas dari Jepang Pinsar Petelur Nasional juga menyoroti keterbatasan akses peternak terhadap jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurut Pinsar Petelur Nasional, tambahan alokasi jagung sebanyak 150.000 ton yang telah disetujui belum tersedia di lapangan. Karena itu, Pinsar Petelur Nasional meminta pemerintah memastikan pasokan jagung dapat diakses peternak dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, Pinsar Petelur Nasional meminta pemerintah membantu menyerap produksi telur melalui program bantuan pangan. Langkah ini dinilai dapat mengurangi tekanan ketika produksi di sejumlah sentra melebihi permintaan pasar.

Baca Juga: Dorong Kemandirian Kesehatan, Industri Perkuat Produksi Alat Medis di Dalam Negeri Untuk jangka panjang, Pinsar Petelur Nasional mendorong pengembangan industri pengolahan telur, seperti pabrik tepung telur dan tepung daging, terutama di daerah dengan produksi berlebih. Industri tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif penyerapan saat pasokan telur melimpah. Pinsar Petelur Nasional juga meminta pemerintah mengevaluasi tata niaga impor bahan baku pakan, khususnya bungkil kedelai. Yudianto meminta evaluasi terhadap Permendag Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur bahan baku pakan yang masuk ke Indonesia.

Komisi IV Dorong Badan Pakan

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjelaskan, swasembada tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan telur. Keberlanjutan usaha dan kesejahteraan peternak juga harus menjadi bagian dari kebijakan swasembada. “Swasembada itu artinya bukannya kita bisa memenuhi telur saja tapi juga supaya harganya tidak anjlok dan bisa mensejahterakan para peternak,” kata Titiek. Titiek mengatakan Komisi IV DPR RI akan mendorong penyerapan telur melalui program pemerintah agar produksi peternak tidak terbuang ketika pasokan meningkat. Selain itu, Titiek mengusulkan pembentukan satu badan pemerintah yang secara khusus menangani pakan untuk berbagai jenis peternakan. Badan tersebut diharapkan mengurus pengadaan bahan baku, termasuk impor, kemudian mengolah dan mendistribusikannya kepada peternak dengan harga yang wajar.

Baca Juga: YouTube: AI Jadi Alat Bantu Kreator, Bukan Pengganti Kreativitas Manusia “Tidak swasta-swasta yang impor pakan atau bahan baku pakan, tapi badan pemerintah ini yang mengimpor, mereka mengolah dan mendistribusikan kepada para peternak dengan harga yang wajar. Itu keinginan kami dari Komisi 4 dan akan kami perjuangkan,” lanjut Titiek. Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengatakan, aspirasi peternak akan dibawa kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. “Keluhan dari Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian, kami tampung, nanti kami akan perjuangkan di Kementerian. Dan kalau insya Allah, sampaikan ke Pak Presiden,” tutup Yohan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News