KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai mewaspadai tren penurunan harga telur ayam ras yang berlanjut dalam beberapa bulan terakhir. Di tengah deflasi komoditas pangan tersebut, pemerintah menilai harga di tingkat peternak sudah berada dalam tekanan sehingga membutuhkan intervensi agar usaha peternakan rakyat tetap berkelanjutan. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah tengah berupaya mengerek harga telur di tingkat produsen tanpa mengganggu stabilitas harga di tingkat konsumen.
Baca Juga: GHON Catat 1.676 Penyewaan Tower dan Kolokasi per Kuartal I-2026 "Sekarang telur turun. Nah ini kami harus mengangkat lagi ini. Tugas kami harus mengangkat agar harga telur ayam di tingkat produsen bisa naik, tapi tetap harus kita jaga di hilirnya. Jangan sampai melebihi harga acuan yang kita tetapkan," ujar Ketut dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026). Langkah tersebut diambil setelah telur ayam ras kembali mencatatkan deflasi pada Mei 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan deflasi telur ayam ras meningkat dari 4,29% pada April menjadi 5,14% pada Mei. Di sisi lain, harga di tingkat peternak juga terus mengalami pelemahan. Berdasarkan data pemantauan Bapanas, rata-rata harga telur ayam ras di tingkat peternak yang sempat mencapai Rp 27.236 per kilogram pada Maret turun menjadi Rp 25.719 per kg pada April, lalu merosot ke Rp 24.688 per kg pada Mei. Memasuki awal Juni, harga kembali turun menjadi Rp 24.424 per kg. Penurunan harga tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menekan margin usaha peternak, terutama saat biaya produksi masih relatif tinggi. Pemerintah khawatir tren pelemahan harga yang berkepanjangan dapat mengurangi insentif produksi dan mengganggu keberlanjutan sektor peternakan unggas nasional.
Baca Juga: Investasi Properti Komersial Asia Pasifik Capai Rekor US$ 47 Miliar di Kuartal I-2026 Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah mendorong penguatan serapan produksi telur, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan konsumsi masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi peternak, dan koperasi akan diperkuat untuk menata distribusi dan menjaga keseimbangan harga. Ketut menegaskan pemerintah tidak mengejar harga pangan murah, melainkan harga yang wajar bagi seluruh pelaku rantai pasok.
Menurutnya, sebagai negara yang telah swasembada produksi unggas, Indonesia perlu memastikan peternak memperoleh keuntungan yang layak agar tetap berproduksi. "Yang di tengah harus kita atur, harus kita tata. Ini artinya pemerintah turun di dua sisi. Stabilkan di hilir. Stabilkan di hulu. Tatkala telur terlalu rendah di hulu, sesuaikan, wajarkan harga. Negara ini swasembada. Petani harus nyaman, peternak harus nyaman berproduksi," katanya. Bapanas mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dan harga pangan akan terus dipantau untuk menjaga stabilitas pasar. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
