KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan untuk meredam dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari kebijakan work from home (WFH), penyesuaian anggaran, hingga implementasi program B-50. 

Menurut Susiwijono, pemerintah akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan secara rinci arah kebijakan tersebut kepada publik. 

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Acara akan dilaksanakan pada Selasa (31/3) secara hybrid dan disiarkan langsung dari Seoul.

Baca Juga: Resmi! Rincian DBH CHT 2026 Rp 3,28 Triliun, Jawa Timur Terima Terbesar Hampir Rp 2 T

Konferensi pers tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 21.00 waktu Seoul atau sekitar pukul 19.00 WIB. 

"Semua kebijakan terkait dengan mitigasi risiko dinamika global seperti WFH, penyesuaian anggaran, B50 dan lainnya, akan diumumkan besok," kata Susiwijono dalam keterangannya, Senin (30/3).

Sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. 

Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah, yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). 

Adapun kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Prabowo. 

Baca Juga: Kementerian ESDM: Harga BBM Subsidi Tidak Naik, Nonsubsidi Tunggu 1 April

Pemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh. 

“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/6).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News