JAKARTA. Kebijakan pembatasan kendaraan dengan penerapan pelat ganjil genap dimulai Rabu (27/7) hari ini. Mengacu pada tanggal hari ini, maka kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan-jalan protokol di Jakarta pada hari ini adalah kendaraan berpelat ganjil. Ganjil atau genapnya suatu kendaraan dilihat dari angka paling belakang yang ada pada nomor polisi. Penerapan ganjil genap yang dimulai pada hari ini masih tahap uji coba. Uji coba direncanakan akan berlangsung selama satu bulan. Selama uji coba, pengendara yang melanggar hanya akan diberi peringatan. Pengawasan dalam penerapan ganjil genap dilakukan dengan cara petugas mengamati pelat kendaraan yang tengah berhenti di persimpangan.
Ada sembilan persimpangan yang akan menjadi titik fokus pengawasan. Kesembilan persimpangan itu ialah persimpangan Bundaran Patung Kuda, Bank Indonesia, Sarinah, Bundaran HI, Bundaran Senayan, CSW, persimpangan Kuningan sisi Mampang Prapatan, persimpangan Kuningan sisi Gatot Subroto, dan persimpangan HOS Tjokroaminoto. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan sejumlah personel guna membantu kepolisian dalam pengawasan. "Untuk pagi aja ada 60 dari Dishub, 30 Satpol. Nanti siang ganti lagi," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, di Balai Kota, Selasa (26/7). Penerapan ganjil genap merupakan kebijakan transisi sebelum diterapkannya jalan berbayar atau
electronic road pricing (ERP). Secara teknis, pembatasan kendaraan dengan sistem pelat ganjil-genap akan dilakukan dengan hanya memperbolehkan kendaraan dengan pelat genap melintas pada tanggal genap. Sebaliknya, kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil. Kebijakan ini hanya diberlakukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Gatot Subroto (simpang Kuningan sampai Gerbang Pemuda) dari Senin sampai Jumat, tepatnya pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB. Kebijakan ini tidak berlaku pada hari Sabtu-Minggu atau hari libur nasional. Ada sejumlah kendaraan yang tidak terkena peraturan ini. Kendaraan itu adalah mobil dinas Presiden RI, Wakil Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara dengan pelat RI beserta kendaraan pengawalnya.
Selain itu, kendaraan dinas instansi pemerintah, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil angkutan umum (pelat kuning), angkutan barang dan sepeda motor. Khusus dua kendaraan yang terakhir, tak dilarangnya angkutan barang dan sepeda motor dilakukan dengan catatan. Untuk mobil barang, diperbolehkan melintas asal tidak menyalahi waktu izin melintas sesuai yang diterapkan dalam Peraturan Gubernr Nomor 5148 Tahun 1999 tentang penetapan waktu larangan melintas bagi mobil barang. Demikian pula dengan sepeda motor. Kendaraan roda dua ini tetap diperkenankan melintas, kecuali jalan-jalan yang menjadi lokasi pelarangannya, yakni Jalan Medan Merdeka Barat dan Thamrin. (Alsadad Rudi) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie