KONTAN.CO.ID - Atas perintah Presiden dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Hal ini disampaikan Retno sebelum berangkat menuju Soekarno-Hatta International Airport melalui siaran pers yang diterima KONTAN. Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri RI, tangal 29 Agustus 2017, Pemerintah meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State termasuk masyarakat Muslim. Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Menlu Indonesia telah terus melakukan komunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State. Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk tangani bantuan kemanusiaan. Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan situasi di lapangan, pada tanggal 31 Agusus 2017, Menlu RI meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar. Program tersebut merupakan komitmen dari 11 (sebelas) LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Program bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam 4 jenis program yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas. Program ini senilai US$ 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia. Mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu atasi krisis kemanusiaan ini. Menlu Indonesia aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB untuk membahas situasi di Rakhine pada tanggal 1 September 2017. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat. “Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State,” tutur Menlu RI. Pada tingkat nasional, guna mendapatkan pandangan dan masukan terkait situasi di Rakhine State dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Menlu RI dan Wamenlu RI telah melakukan pertemuan dengan wakil-wakil dari MUI, PBNU, Muhamadiyah dan KAHMI pada tanggal 2 September 2017.
Hari ini Menlu RI terbang ke Myanmar temui Suu Kyi
KONTAN.CO.ID - Atas perintah Presiden dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Hal ini disampaikan Retno sebelum berangkat menuju Soekarno-Hatta International Airport melalui siaran pers yang diterima KONTAN. Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri RI, tangal 29 Agustus 2017, Pemerintah meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State termasuk masyarakat Muslim. Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Menlu Indonesia telah terus melakukan komunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State. Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk tangani bantuan kemanusiaan. Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan situasi di lapangan, pada tanggal 31 Agusus 2017, Menlu RI meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar. Program tersebut merupakan komitmen dari 11 (sebelas) LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Program bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam 4 jenis program yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas. Program ini senilai US$ 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia. Mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu atasi krisis kemanusiaan ini. Menlu Indonesia aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB untuk membahas situasi di Rakhine pada tanggal 1 September 2017. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat. “Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State,” tutur Menlu RI. Pada tingkat nasional, guna mendapatkan pandangan dan masukan terkait situasi di Rakhine State dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Menlu RI dan Wamenlu RI telah melakukan pertemuan dengan wakil-wakil dari MUI, PBNU, Muhamadiyah dan KAHMI pada tanggal 2 September 2017.