JAKARTA. Program bela negara di bawah kendali Kementerian Pertahanan mulai dilaksanakan hari ini, Senin (19/10/2015), di 45 kabupaten/kota.

Untuk tahap awal, program bela negara ini dilaksanakan bagi kader pembina yang dilakukan selama satu bulan.

"Untuk tahap awal, kita kerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk 45 kabupaten/kota, para peserta akan disiapkan sebagai kader pembina sebanyak 4.500 orang," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Timbul Siahaan, Jumat (16/10/2015).

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Para peserta program akan mendapat pelatihan dari instruktur sipil dengan materi berupa 80% teori dan 20% praktik di lapangan.

Adapun, materi inti terdiri dari bela negara dan cinta tanah air, yang mencakup masalah nilai kebangsaan, pengetahuan sistem pertahanan, dan wawasan nusantara.

Kader pembina diharapkan memiliki klasifikasi memahami, mengerti dan mampu mengimplementasikan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, yang terutama, kader pembina harus mampu mensosialisasikan konsep bela negara yang dipelajari kepada orang lain.

Peserta dalam pelatihan ini dibatasi hanya 100 orang per kabupaten/kota.

Karena keikutsertaan peserta secara sukarela, jumlah pendaftar seringkali melebihi kuota yang ditentukan, sehingga Kemhan perlu membuat seleksi kecil.

"Seperti di Bangka Belitung, mereka mau menambah seratus peserta dengan biaya Pemda. Tapi kita coba cek dulu, apakah barak atau tempat diklat cukup, jangan sampai berdesakan, nilai bela negaranya jadi hilang, mungkin jadi tidak manusiawi," kata Timbul.

Timbul mengatakan, program yang dimulai hari ini adalah semacam program percontohan terkait konsep bela negara yang diinisiasi Kemhan.

Setelah dilaksanakan selama satu bulan, Dirjen Pothan akan mengevaluasi program bela negara tersebut.

"Ke depan, dari 540 kabupaten/kota, mungkin tidak semua akan digelar hal yang sama. Mungkin ada yang berdekatan dan digabung jadi satu. Dalam program ini kami bekerja sama dengan Pemda, di mana bupati dan wali kota sebagai ketua penyelenggara," kata Timbul.

(Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News