JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kepresidenan, Jumat (6/5). Pertemuan ini terkait pelaksanaan Internasional Conference on Foreign Bribery in Internasional Business Transactions di Bali 10 - 11 Mei 2011 mendatang. Rencananya Presiden SBY bakal meresmikan sekaligus memberikan kata sambutannya dalam konferensi dengan tema Shaping a New World : Combating Foreign Bribery in Internasional Business Transactions. Para pimpinan KPK yang hadir yakni, Busyro Muqoddas, Haryono Umar, M Jasin, dan Bibit S Rianto. Sementara itu Chandra M Hamzah tidak tampak pada pertemuan ini. Selain itu juga Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) Yunus Husein. Konferensi merupakan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan OECD (Organization Economic Cooperation and Development). Salah satu tujuan dari kegiatan itu yakni meningkatkan kesadaran terhadap risiko penyuapan pihak asing terhadap pemerintah, perusahaan dan individu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hari ini, SBY terima pimpinan KPK
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kepresidenan, Jumat (6/5). Pertemuan ini terkait pelaksanaan Internasional Conference on Foreign Bribery in Internasional Business Transactions di Bali 10 - 11 Mei 2011 mendatang. Rencananya Presiden SBY bakal meresmikan sekaligus memberikan kata sambutannya dalam konferensi dengan tema Shaping a New World : Combating Foreign Bribery in Internasional Business Transactions. Para pimpinan KPK yang hadir yakni, Busyro Muqoddas, Haryono Umar, M Jasin, dan Bibit S Rianto. Sementara itu Chandra M Hamzah tidak tampak pada pertemuan ini. Selain itu juga Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) Yunus Husein. Konferensi merupakan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan OECD (Organization Economic Cooperation and Development). Salah satu tujuan dari kegiatan itu yakni meningkatkan kesadaran terhadap risiko penyuapan pihak asing terhadap pemerintah, perusahaan dan individu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News