KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Hari ini (5/10), Pemerintah Hong Kong menerapkan undang-undang darurat yang pernah berlaku saat era kolonial Inggris, di tengah aksi protes yang sudah berlangsung selama empat bulan. 

Ini untuk pertama kali dalam lebih dari 50 tahun terakhir Pemerintah Hong Kong memnberlakukan undang-undang darurat. Beleid ini memungkinkan pihak berwenang untuk "membuat peraturan apa pun" untuk kepentingan umum, termasuk jam malam, sensor media, kontrol bandara, pelabuhan, dan transportasi.

Tapi saat ini, Pemerintah Hong Kong hanya memberlakukan undang-undang darurat untuk melarang penggunaan masker wajah yang banyak pengunjuk rasa pakai untuk menyembunyikan identitas mereka.

KPR Renovasi BRI Tawarkan Pembiayaan Mudah dan Cepat

Baca Juga: Pemerintah berlakukan undang-undang darurat, Hong Kong bakal makin membara

"Kami percaya bahwa hukum akan menciptakan efek jera terhadap pengunjuk rasa dan perusuh yang bertopeng, dan akan membantu polisi dalam penegakan hukumnya," kata Pemimpin Hong Kong Carrie Lam saat mengumumkan pemberlakuan undang-undang darurat kemarin (4/10) seperti dikutip Reuters.

"Keputusan untuk menerapkan undang-undang darurat itu sulit, tetapi perlu untuk kepentingan umum", tambah Lam. Tapi, dia menegaskan, penggunaan kekuasaannya itu tidak berarti pemerintah telah secara resmi menyatakan keadaan darurat.

Terakhir kali, Pemerintah Hong Kong menggunakan undang-undang darurat pada 1967 silam untuk menekan kerusuhan selama Revolusi Kebudayaan Cina.

Pendemo turun ke jalan

Editor: S.S. Kurniawan