KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anura Kumara Dissanayake, presiden baru Sri Lanka, telah resmi melantik Harini Amarasuriya, seorang anggota koalisi National People’s Power (NPP), sebagai perdana menteri negara tersebut. Pelantikan ini menandai tonggak sejarah karena Amarasuriya menjadi wanita pertama dalam lebih dari dua dekade yang menjabat sebagai perdana menteri Sri Lanka, dan hanya yang ketiga dalam sejarah negara tersebut yang merdeka.
Latar Belakang Pemilihan Presiden
Dissanayake, yang dikenal dengan nama AKD, dilantik pada hari Senin setelah meraih kemenangan besar dalam pemilihan presiden yang pertama kali diadakan sejak protes anti-pemerintah pada tahun 2022.
Protes tersebut berujung pada pengunduran diri presiden sebelumnya, Gotabaya Rajapaksa. Dalam langkah awalnya sebagai presiden, Dissanayake segera membubarkan parlemen dan memanggil pemilihan umum mendatang.
Baca Juga: Politisi Berhaluan Marxis Menangi Pilpres Sri Lanka, Janji Pulihkan Ekonomi Sebuah pemberitahuan pemerintah pada hari Selasa menyatakan bahwa parlemen yang beranggotakan 225 orang dibubarkan efektif tengah malam, dan pemilihan umum baru dijadwalkan pada 14 November, hampir setahun lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Langkah ini dianggap sebagai upaya presiden untuk mengonsolidasikan kekuatan di parlemen, di mana NPP yang dipimpin Dissanayake hanya memegang tiga kursi.
Harini Amarasuriya: Perdana Menteri Pertama dalam Dua Dekade
Harini Amarasuriya, yang berusia 54 tahun, adalah seorang dosen sosiologi dan dikenal karena aktivismenya dalam hak-hak gender dan minoritas. Sebelumnya, perdana menteri wanita terakhir di Sri Lanka adalah Sirimavo Bandaranaike, yang menjabat pada tahun 1960 dan menjadi kepala pemerintahan perempuan pertama di dunia. Putrinya, Chandrika Kumaratunga, juga pernah menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1994. Amarasuriya dihadapkan pada tantangan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahannya. Jonathan Spencer, profesor emeritus di Universitas Edinburgh, menyatakan, "Tugas yang dihadapi Amarasuriya sangat menantang, tetapi dia adalah wanita dengan kapasitas luar biasa." Dalam kabinetnya, Dissanayake mempertahankan kementerian pertahanan, energi, dan pertanian, sementara Amarasuriya diberi tanggung jawab atas kementerian keadilan, pendidikan, ketenagakerjaan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan investasi.
Baca Juga: Semakin Banyak Negara yang Secara Terbuka Memamerkan Hubungan Mereka dengan Putin Reaksi terhadap Perubahan Kebijakan
Dengan Dissanayake yang tidak memiliki mayoritas di parlemen, ia menghadapi kesulitan untuk membentuk kabinet yang lengkap. Ia telah berjanji selama kampanye untuk membubarkan parlemen dan memanggil pemilihan cepat. Meskipun tidak memiliki mayoritas, protes-protes yang terjadi pada tahun 2022 akibat krisis ekonomi di pulau tersebut telah membuka jalan bagi kebangkitan Dissanayake sebagai presiden. Dissanayake akan memberikan pidato kepada bangsa pada hari Rabu seiring dengan persiapannya untuk merundingkan kembali program bailout dengan International Monetary Fund (IMF) yang sedang dihadapi oleh negara tersebut. Mantan perdana menteri Ranil Wickremesinghe, yang memperoleh suara terbanyak ketiga dalam pemilihan presiden, memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengubah dasar-dasar kesepakatan bailout dapat menunda pelepasan tranche keempat senilai hampir US$3 miliar.
Dukungan IMF dan Harapan Ekonomi
IMF telah memberikan ucapan selamat kepada Dissanayake dan menyatakan harapannya untuk bekerja sama dalam membangun kemajuan yang telah dicapai Sri Lanka menuju pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Bank Dunia Mengerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Asia Selatan Bimal Ratnayake, seorang penasihat senior presiden baru, menegaskan bahwa meskipun kesepakatan tersebut adalah dokumen yang mengikat, ada ketentuan untuk merundingkan kembali kesepakatan tersebut. Dengan pelantikan Dissanayake dan Amarasuriya, Sri Lanka memasuki fase baru yang diharapkan dapat mengarah pada pemulihan ekonomi dan stabilitas politik di tengah tantangan yang sedang dihadapi.
Editor: Handoyo .
